Pemkot Balikpapan Libatkan BPKP Bahas Selisih Estimasi Tagihan PDAM

BALIKPAPAN, diswaykaltim.com - Pemkot Balikpapan akan melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk membahas keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan PDAM Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut, pemkot sedang mengevaluasi selisih estimasi pembayaran bulanan yang kini menjadi piutang bagi PDAM.

"Apakah itu tagihan nanti direlaksasi berupa pembayaran dicicil, atau diberikan lagi subsidi tambahan kepada masyarakat," ujarnya, Senin (6/7).

Menurutnya, laporan dari PDAM di lapangan menjelaskan jumlah pemakaian air lebih banyak dari estimasi. Sehingga selisih itu perlu diluruskan dengan memanggil tim BPKP untuk mengambil keputusan. "Tapi kalau subsidi 10 kubik air sudah selesai, tidak berhubungan dengan masalah keluhan," ungkapnya.

Menurutnya, subsidi air bagi warga terdampak sudah dilakukan selama tiga bulan belakangan. Sedangkan kini fase kedua sudah dimulai. Sehingga pihaknya tidak merasa perlu untuk kembali mensubsidi air bersih. "Kan sudah mulai berjalan normal. Kita juga lihat kondisi keuangan kita," katanya.

Jadi, jika memang subsidi air menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah selisih estimasi lonjakan PDAM. Maka kemungkinan akan berpengaruh bagi laba perusahaan air minum pelat merah tersebut. "Ya kalau subsidi itu ditindaklanjuti nanti apakah akan mengurangi laba dia (PDAM), atau nanti jadi tanggungan pemerintah kota. Itu termasuk yang akan dibahas," imbuhnya.

Sebelumnya, diberitakan akibat kekeliruan ini, PDAM mencatat total tagihan Rp 5 miliar. Dari yang biasanya hanya mencapai Rp 2 miliar. Nilai itulah yang kini menjadi piutang PDAM. (ryn/eny)

Sumber: