Dishub PPU Akan Perbanyak Halte di Sekolah dan Pasar

PENAJAM, DiswayKaltim.com - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sudah dirasa perlu keberadaan halte. Sebagai prasarana optimalisasi angkutan umum.

Untuk itu, Dinas Perhubungan (Dishub) PPU memiliki program untuk pembangunan tempat tunggu di beberapa titik di Benuo Taka.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Prasarana Dishub PPU, Rusli. Ia menuturkan, saat ini pihaknya masih dalam tahap perencanaan dan survei lokasi. Hal itu dilakukan untuk menentukan titik-titik halte yang akan dibangun. “Jadi nanti tepat sasaran lokasi haltenya di mana saja,” ungkapnya.

Adapun kebutuhan halte utamanya di kawasan sekolah dan pasar. Salah satunya sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Babulu. “Karena di Babulu ada beberapa sekolah yang belum ada haltenya,” sebutnya.

Namun untuk di area lainnya, tak semua titik akan didirikan halte baru. Sebagian lainya hanya akan mendapatkan revitalisasi.

Rusli mengungkapkan untuk pemeliharaan halte lama yang rusak, pihaknya akan memasukkan anggaran pemeliharaan di APBD 2021 mendatang. “Jadi nanti kita tidak membangun lagi, tapi memperbaiki saja,” ujarnya.

Kemudian Pemkab PPU masih dalam tahap kepengurusan izin. Pasalnya ada beberapa lokasi halte masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kan seharusnya yang membangun itu Pemprov. kita tidak boleh membangun halte di jalan raya, makanya kita mau izin dulu ke provinsi,” ungkap Rusli.

Lebih lanjut, pihaknya juga telah membangun dua unit halte di areal kompleks Pemkab PPU. Satu halte di muka Kantor Bupati PPU dan di sisi belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU.

Tak kurang anggaran yang digelontorkan sekira Rp 150 juta dalam pembangunan yang rampung awal 2020 ini. Rusli menjelaskan, pembuatan halte di areal kompleks pemerintahan ini bertujuan memudahkan masyarakat untuk menunggu angkutan umum dan sebagai tempat berteduh. Pun para aparatur sipil negara (ASN) saat pulang kerja.

“Karena selama ini kami melihat masyarakat yang menunggu kendaraan umum sangat sulit mencari tempat berlindung atau tempat menunggu. Terutama warga yang mengurus di Dukcapil,” urainya.

Benar saja, dari pengamatan ada warga yang mesti berjalan kaki ke jalan poros untuk mendapatkan angkutan.

“Makanya kami tergerak untuk membuatkan halte ini. Angkot juga kadang masuk melintas di dalam jalan kawasan kantor pemerintahan,” demikian Rusli. (rsy/eny)

Sumber: