Buka-bukaan Jasa Marga Balikpapan

Dengan melihat instrumen di atas, Kepala BPJT, Danang Parikesit berharap masyarakat bisa menerima tarif yang ditetapkan. Mengingat keberadaan jalan bebas hambatan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian.

“Apalagi, hasil dari investasi yang sudah dikeluarkan juga untuk membangun jalur tol lainnya,” ujar Danang Parikesit. Sebagai catatan, konsorsium BUMN itu membangun jalan sepanjang 65 km. Sedangkan sisanya, 33 km didanai pemerintah daerah dan pusat.

Kompensasi Kaltim

Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Univesitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi, menyatakan keberatannya pada penetapan tarif jalan tol. Ia mempertanyakan apakah sebagian pendapatan tarif tol Balsam tersebut. akan masuk ke Kaltim? Jika tidak. Tentu hal ini sangat disayangkan.

"Seharusnya bisa, mungkin dari Rp 85 ribu, Rp 20 ribunya masuk ke Kaltim," katanya.  "Saya khawatir itu gak ada 0 rupiah pun masuk ke Kaltim. Sementara lokasi ada di  Kaltim."

Kekhawatiran tersebut bisa jadi benar adanya. Pasalnya, Kaltim tak dapat kompensasi pembagian dana bagi hasil dari penetapan tarif Jalan Tol Balsam.  Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim M. Sa'bani. Saat dihubungi Disway Kaltim, Rabu (10/6).

"Kemungkinan besar secara langsung kita tidak akan mendapatkan kompensasi hasil dari investasi yang ada. Kecuali mendapatkan pendapatan yang tidak langsung dari aktivitas jalan tol itu," ucap Sa'bani.

Pendapatan tidak langsung yang dimaksud Sa'bani adalah pemanfaatan jalan tol yang dapat meningkatkan aktivitas transportasi. Serta mempercepat pergerakan barang dan jasa. Sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi Kaltim.

Sa'bani pun menjelaskan Kaltim memang memiliki nilai investasi dalam pembangunan Tol Balsam dari dana APBN dan APBD senilai Rp 2,8 triliun. "Karena saat lelang, penawar mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini dengan kriteria dan sarat tertentu. Mereka bisa melakukan investasi sepanjang ada investasi dari pemerintah," jelasnya.

Jika tidak ada investasi dari pemerintah maka pihak penawar menolak untuk melakukan pembangunan. Karena mereka menilai akan sulit melakukan investasi sebesar itu. Dengan peringkat trafik kendaraan yang rendah untuk mengembalikan modal investasi.

Oleh sebab itu, Sa'bani menyebut investasi pemerintah menjadi bagian dari keikutsertaan untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol.  Sabani juga mendukung pemanfaatan ekonomi di aktivitas jalan tol bisa dilakukan dengan mendorong sektor UMKM terlibat langsung. Dengan mengoptimalkan peran UMKM di lokasi rest area. Sa'bani menyebut hal itu bisa dilakukan selama kapasitas rest area-nya tersedia.

Yakni berapa banyak luasan rest area bisa  menampung sejumlah UMKM. Hal ini, kata Sa'bani bisa dikomunikasikan dengan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). "Tentu saja bisa ke sana tapi terbatas. Karena luasannya juga terbatas," ujarnya.

Sa'bani juga menyebut, beberapa UMKM sudah bergabung di lokasi rest area yang tersedia sekarang. Sementara, lokasi rest area masih terus dikembangkan. Terutama dari arah Samarinda ke Balikpapan. Sejalan dengan itu, semakin luas rest area, diharapkan akan membuka peluang usaha yang lebih besar. Agar sektor UMKM bisa bergabung. (fey/krv/yos)

Sumber: