DPRD Bontang Terima Aduan Oknum PNS Terima BLT

BONTANG, DiswayKaltim.com - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga terdampak COVID-19 mendapat banyak catatan dari DPRD Bontang.

Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris mengaku menerima aduan dari masyarakat terkait penyimpangan penerima bantuan.

Aduan yang diterima politisi PKB ini yakni adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima BLT. Padahal, jelas syarat melarang setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) menikmati bantuan ini.

Di samping itu, dirinya menerima ada oknum verifikasi ilegal. Oknum ini mengambil peran pemerintah dalam penentuan daftar penerima bantuan.

"Saya terima juga aduan bahwa ada verfikator dari luar pemerintah, yang mengatur siapa yang berhak menerima bantuan," tandas Abdul Haris, saat mengikuti rapat kerja dengan sejumlah stakeholder terkait di Kantor DPRD Bontang, Selasa (9/6).

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya benar-benar melakukan verifikasi data secara tepat. Persoalan sosial harus dibenahi secara komprehensif.

Memang diakui pandemi COVID-19 memberi dampak kepada setiap lini usaha tanpa pandang bulu. Namun, pemerintah harus bijak menggelontorkan anggaran kepada kelompk-kelompok prioritas.

"Ada juga katanya pengusaha hotel yang terima bantuan," pungkasnya.

Sementara itu, Lurah Berebas Tengah, Mustamin Syam membenarkan banyak kekeliruan data selama penyaluran bantuan sosial ini.

Pihaknya berjanji segera memperbaiki masalah data dan mekanisme penyaluran. Untuk informasi, penerima BLT di Kelurahan Berebas Tengah sebanyak 1.798 kepala keluarga.

Jumlah penerima di Berebas Tengah memuncaki jumlah kelurahan tertinggi yang menerima BLT se-Kota Bontang.

Kembali Agus Haris menambahkan, BLT ini memang bukan soal kaya atau miskin. Namun soal siapa yang paling terdampak. Sebabnya, dia meminta agar BLT benar-benar disalurkan sesuai syarat yang ditetapkan.

Karena bila tidak, akan muncul kecemburuan sosial. “Yang kemarin ada petugas Dissos-PM di Rumah Singgah dihajar. Itu bisa jadi akumulasi kekecewaan warga,” ungkapnya.

Sumber: