Penghitungan Tagihan Listrik Harusnya Tak Berdasarkan Pemakaian Rata-Rata

Suasana hearing DPRD bersama manajemen PT PLN dan warga Kutim. Dalam rapat dengar pendapat ini, wakil rakyat mengusulkan pembentukan Pansus. Agar DPRD dapat menggali musabab kenaikan tagihan listrik. (Fitri/Disway Kaltim) Sangatta, Diswaykaltim.com - Kenaikan tagihan listrik dianggap sangat merugikan pelanggan PLN. Apalagi warga sedang dilanda pandemi. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak warga Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, kehilangan pendapatan. Karena itu, dalam rapat dengar pendapat DPRD Kutim bersama manajemen PT PLN, politisi senior dari Fraksi Gerindra David Rante menyarankan perhitungan tagihan listrik tidak berdasarkan jumlah pemakaian selama tiga bulan terakhir. Karena oknum tak bertanggung jawab dapat memanipulasi tagihan listrik pelanggan PLN. “Jika hari ini rumah yang didatangi tutup, maka besoknya datangi lagi. Jangan langsung menghitung rata-rata. Hanya karena (pelanggan) tidak ada di tempat,” tegasnya, Selasa (19/5/2020). David menjelaskan, kenaikan tagihan listrik tak hanya dirasakan oleh masyarakat. Ia pun mengakui turut merasakan kenaikan tagihan yang signifikan. Padahal, tak ada pemakaian yang berubah. Tetapi pembayaran kian bertambah. Ia menyebut, sebelumnya terdapat petugas lapangan dari PT PLN yang mencatat meteran di rumahnya. Wakil rakyat ini pun mengeluhkan kenaikan tagihan tersebut. David disarankan untuk mengganti meteran. “Tetapi setelah diganti, kenapa jadi lebih mahal? Biasa saya bayar Rp 1,6 juta. Sekarang mencapai Rp 2 juta. Kan ini naiknya signifikan sekali. Padahal pemakaian sama saja,” ucapnya. Dengan demikian, David menyarankan pimpinan DPRD Kutim membentuk Panitia Khusus (Pansus). Untuk mencari tahu penyebab kenaikan tagihan listrik di Kutim. Sementara itu, Wakil Ketua ll DPRD Kutim Arfan menyetujui usulan para anggota dewan yang menginginkan pembentukan Pansus. Supaya wakil rakyat dapat terjun langsung menggali penyebab kenaikan tagihan listrik tersebut. “Kita akan segera bentuk Pansus. Beri kami waktu hingga usai lebaran Idulfitri. Tim Pansus akan menyelesaikan permasalahan tersebut,” tutupnya. (fs/qn)

Sumber: