Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2025 Ditunda 4 Kali, Ketua DPRD Kutim Beber Alasannya

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2025 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengalami penundaan. 

Ketua DPRD Kutim, Jimmi menegaskan, penundaan kali ini bukan tanpa alasan. 

Melainkan karena pemerintah daerah (Pemda) belum sepenuhnya menyelesaikan dokumen lampiran yang menjadi syarat wajib dalam aturan terbaru.

“Jadi pemerintah tadi belum belum selesai menyajikan lampiran. Jadi karena peraturan baru, kan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sekarang harus sudah diterima secara detail tuh lampiran,” ungkap Ketua DPRD Kutim saat ditemui usai rapat paripurna, Rabu, 17 September 2025.

BACA JUGA: DPRD Kutim Usulkan Bentuk OPD Baru: Dinas Ekonomi Kreatif

BACA JUGA: Viral Sekretaris Daerah Kutim Tak Wajib Absen, Begini Penjelasan BKPSDM

Jimmi juga menyampaikan, mengenai keterlambatan penyerahan dokumen lampiran yang sebenarnya memiliki tenggat waktu yang jelas.

“Enggak lewat dari tanggal 30, tapi kan setelah rencana besok KUA-PPAS insya Allah besok baru pembahasan. Kemudian ada beberapa sesi tahapan, Pandangan fraksi terhadap pandangan pemerintah, kemudian ada sedikit pembahasan lagi dengan DPRD,” jelasnya.

Meski demikian, penundaan agenda DPRD tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa prosedur. 

Ketua DPRD menegaskan, setiap perubahan jadwal harus melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus). 

BACA JUGA: TPA Batota Overload, Pemkab Kutim Siapkan 4 TPST Baru

BACA JUGA: Kutim Tercatat Paling Rentan Korupsi di Kaltim, Skor MPC Turun ke 61

Hal ini sesuai tata tertib dewan, dimana Banmus berwenang menetapkan dan menyesuaikan jadwal sidang, termasuk ketika ada perubahan mendadak.

“Ya, setiap acara mesti sedikit pun perubahan. Berarti harus ada rapat Banmus ulang. Paling tidak dua kali pimpinan fraksi atau perwakilan fraksi hadir untuk memutuskan perubahan jadwal. Itu aturan mainnya,” terangnya.

Sumber: