Terpilih sebagai PM Thailand, Anutin Charnvirakul Janji Segera Gelar Pemilu

BANGKOK, NOMORSATUKALTIM - Anutin Charnvirakul (58), pemimpin Partai Bhumjaithai, resmi terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand setelah meraih 311 suara di parlemen, Jumat 5 September 2025.

Anutin mengalahkan kandidat Pheu Thai, Chaikasem Nitisiri dan menjadi Perdana Menteri Thailand ke-32 memimpin pemerintahan koalisi minoritas di tengah krisis politik dan ekonomi.

Di politik Thailand, pria kelahiran 13 September 1966, itu bukan nama asing. Putra Chavarat Charnvirakul, mantan Menteri Dalam Negeri, itu dijuluki sebagai 'Bapak Ganja Thailand'.

Anutin berkarir di politik pada 1996 sebagai penasihat Menteri Luar Negeri. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan (2019-2023), dan Menteri Dalam Negeri (2023-2025).

BACA JUGA: Kim Jong-un Tegaskan Dukungan Penuh Korea Utara untuk Rusia, Tantang Dominasi Barat

Dalam pemungutan suara di parlemen, Anutin mengamankan dukungan 311 anggota DPR, termasuk dari Partai Rakyat (People’s Party).

Partai oposisi progresif itu setuju mendukungnya dengan syarat ia mengadakan pemilu dalam 4 bulan dan memulai amandemen konstitusi sehingga Anutin sebagai PM interim yang bertugas menjembatani transisi politik Thailand.

Anutin sendiri berjanji melarutkan parlemen dalam 4 bulan, membuka jalan bagi pemilu pada April atau Mei 2026. Ini menjadi prioritas untuk menenangkan Partai Rakyat, yang menuntut reformasi demokrasi.

Dia juga mendukung referendum untuk mengganti konstitusi pro-militer 2014, sebuah langkah yang diharapkan mengurangi pengaruh militer dalam politik Thailand.

BACA JUGA: Israel Tingkatkan Serangan Sebabkan Gelombang Pengungsian, Presiden Kolombia: Sekutu dari Genosida

Diketahui, Anutin naik ke tampuk kekuasaan setelah Mahkamah Konstitusi memecat Paetongtarn Shinawatra pada 29 Agustus 2025 akibat pelanggaran etika terkait komunikasi dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Selain apa yang dijanjikan kepada partai pendukung, Anutin juga menghadapi tantangan ekonomi berat, termasuk penurunan pariwisata akibat pandemi dan dampak tarif perdagangan AS di era Trump.

Ia berjanji untuk memperkuat perekonomian lokal, terutama di wilayah timur laut, basis kuat Bhumjaithai.

Tak kalah penting, isu perbatasan dengan Kamboja, yang memicu pemecatan Paetongtarn, tetap menjadi tantangan sensitif yang membutuhkan diplomasi cerdas.

Sumber: disway.id