Tekan Kasus Tumpang Tindih Lahan, Personel BPN Harus Ditambah

Rizal Effendi. (dok) -- Balikpapan, Disway Kaltim – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi minta pemerintah pusat untuk menambah personel di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan. Ini untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus konflik tanah yang ada. Hal itu disampaikan Rizal saat pertemuan Pemprov Kaltim dengan Komisi X DPR RI bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Perpustakaan Nasional, dalam reses masa persidangan II 2019-2020 di Grand Senyiur Balikpapan, Jumat, (28/2). Rizal menjelaskan, saat ini kebutuhan tanah meningkat sehingga dibutuhkan tenaga yang lebih untuk BPN. Bukan hanya itu, konflik tanah seperti kasus tumpang tindih kepemilikan sertifikat tanah juga meningkat. “Tenaga terbatas untuk pengukuran di lapangan. BPN bisa diperkuat perangkatnya agar lebih cepat selesai kalau ada tumpang tindih lahan, maupun dugaan pemalsuan,” ucap Rizal. Dengan tenaga terbatas, mengakibatkan masyarakat harus menunggu jika pengukuran tanah. Sementara jumlah kebutuhan tanah terus meningkat. “Kami mengurus tanah Pemkot saja lama,” ungkapnya. Menurutnya, alasan lain permintaan penambahan personel BPN tersebut juga karena kasus tanah yang meningkat sejak Agustus. “Sejak diputuskan pemindahan ibu kota negara,” ujarnya yang tidak dapat menyebutkan data kasus tumpang tindih kepemilikan tanah. Rizal menilai apabila personel BPN diperbanyak maka  pendataan tanah, dan tugas dari BPN akan lebih mudah dan cepat. “Urusan database jadi mudah. Kami juga tak kewalahan,” tekannya. (fey/hdd)

Sumber: