Kondisi Tanah Labil, Wabup Minta BBPJN Kaltim Siapkan Konstruksi yang Kuat untuk Jalan di Mahulu

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Putusnya akses jalan akibat longsor di Kampung Mamahak Besar, Mahakam Ulu, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mahulu. 

Wakil Bupati (Wabup) Mahulu, Yohanes Avun turun langsung meninjau titik longsor yang terjadi pada Minggu, 13 April 2025 lalu yang menyebabkan jalur vital bagi warga terputus total.

Yohanes Avun mewakili warga Mahulu meminta Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim segera melakukan perbaikan secara permanen.

Ia mengatakan, terputusnya jalan poros Kutai Barat-Mahulu tersebut sangat berdampak pada mobilitas warga setempat, terutama distribusi bahan kebutuhan pokok. 

BACA JUGA: Jalan Kubar-Mahulu Putus Total, BBPJN Kaltim: Tahun Ini Kami Akan Ajukan Desain ke Pusat

BACA JUGA: APBD Jumbo, Tapi Jalan Tetap Rusak? Ini Kata 3 Paslon PSU Pilkada Kukar

Wabup Mahulu mengingatkan pentingnya pengadaan konstruksi yang kuat dalam perbaikan jalan di Mahulu, terutama pada titik yang rawan longsor. 

Seperti pembuatan turap sebelum dilakukan pengaspalan atau pengecoran badan jalan. 

“Kondisi tanah di sini labil. Maka konstruksi harus benar-benar diperhitungkan. Kalau hanya mengejar panjang jalan beraspal, ya seperti sekarang ini, belum setahun sudah longsor. Itu harus jadi perhatian bersama," tegas Yohanes Avun, Senin (14/4/2025). 

Dari hasil tinjauan di Kenalung, Kampung Mamahak Besar, Yohanes Avun menemukan titik jalan yang sudah retak dan berpotensi longsor besar jika tidak segera ditangani. 

BACA JUGA: Rusak dan Berlumpur, Akses Jalan Kubar-Mahulu Semakin Mempersulit Mobilitas Warga

BACA JUGA: Akses Darat ke Kubar Putus Gara-Gara Hujan, Pemkab Mahulu Buat Jalur Alternatif

“Saya sudah melihat ke lokasi kejadian longsor kemarin. Tapi sebenarnya, itu bukan satu-satunya titik. Saya lihat ada tiga titik yang berisiko longsor jika tidak segera ditangani. Ini bisa mengganggu aktivitas masyarakat," ungkap Wabup Mahulu. 

Ia juga menekankan pentingnya peran semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dalam mendesain konstruksi jalan yang sesuai dengan kondisi geografis Mahulu. 

Sumber: