12,1 Juta Orang Diprediksi Ramaikan Mudik Lebaran 2025, Puncaknya di 28 Maret

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Arus mudik Lebaran 2025 diprediksi menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia. 

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memperkirakan lonjakan pemudik akan mencapai puncaknya pada 28 Maret 2025. 

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan perjalanan para pemudik tetap lancar, aman, dan nyaman di tengah potensi lonjakan jumlah pergerakan yang sangat tinggi.

"Hasil survei menunjukkan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 12,1 juta orang dengan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA/bekerja dari mana saja)," kata Menhub dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2025 di Jakarta, Jumat.

BACA JUGA: Warga Samarinda War Takjil Gratis di Gebyar Ramadan UMKM Gratis Pol

BACA JUGA: Wabup PPU Imbau ASN Hentikan Aktivitasnya 30 Menit sebelum Azan

Dilansir dari Antara, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada H+5 atau 6 April 2025, dengan jumlah pergerakan masyarakat yang jauh lebih besar, yakni mencapai 31,49 juta orang.

Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) telah melakukan survei mengenai potensi pergerakan masyarakat selama periode Lebaran 2025. 

Bekerja sama dengan Litbang Kompas, survei tersebut mengungkapkan bahwa potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta jiwa atau setara dengan 52 persen dari total penduduk Indonesia.

Menhub Dudy menyatakan bahwa hasil survei ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan. 

BACA JUGA: Pemkot Balikpapan Terbitkan Surat Edaran Panduan Pembayaran THR

BACA JUGA: Kendaraan Plat Luar Mewarnai Jalanan Balikpapan, DPRD Soroti Potensi PAD yang Hilang

Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Kepolisian RI, BUMN, dan pihak swasta.

Menyikapi angka tersebut, pemerintah telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari menteri-menteri, kepala daerah, pimpinan BUMN, hingga pihak swasta. 

Sumber: