DPRD Khawatir Kampus Kelola Tambang Timbulkan Konflik Kepentingan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Partai Golkar, Salehuddin menanggapi isu terkait rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.

"Secara pribadi sebenarnya menolak kampus bisa kelola tambang. Walaupun ini sifatnya masih dalam posisi revisi draft Undang-undang ya," katanya pada Jum'at (7/2/2025).

Anggota DPRD Kaltim Komisi I itu merasa khawatir, lantaran isu perguruan tinggi dapat hak pengelolaan tambang membuat kampus tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

"Apalagi tridharma perguruan tinggi. Kemungkinan besar ada konflik kepentingan nantinya," sebut Salehuddin usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kaltim yang terletak di Jalan Teuku Umar Samarinda.

BACA JUGA : Pj Gubernur Apresiasi Ditetapkannya Paslon Rudy-Seno: Lanjutkan Roda Pemerintahan di Kaltim

Baginya, pertambangan sangat erat kaitannya dengan proses kepentingan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan kontraproduktif dengan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi sendiri.

Menurutnya, urusan pertambangan cukup dengan Organisasi Kemasyarakatan.

Sehingga perguruan tinggi fokus membangun sumber daya manusia di Kaltim.

"Meskipun jika dibandingkan dengan Asia Tenggara, kita juga masih dalam posisi yang tertinggal.

BACA JUGA : Disperindagkop-UKM Paser Setuju Ubah Pengecer jadi Subpangkalan LPG 3 Kg, Tapi Begini Syaratnya

Berbeda kalau ada bentuk kerjasamanya nanti bisa saja," jelasnya.

Kerja sama yang dimaksud Salehuddin yaitu, perguruan tinggi dapat mengelola program-program CSR-nya pertambangan.

BACA JUGA : Konservasi Pulau Kecil di Berau jadi Kewenangan Provinsi

"Saya pikir saya dorong itu. Karena disitu ada tridharma perguruan tingginya yang masuk. Tetapi kalau ansih misalnya betul-betul perguruan tinggi menjalankan proses pertambangan, saya kurang sepakat," tekan Salehuddin selaku Perwakilan Fraksi Rakyat Golkar itu dihadapan awak media.

Sumber: