Pemprov Kaltim Berencana Terapkan Pajak Alat Berat untuk Tingkatkan PAD

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengupayakan pajak alat berat sebagai sumber pendapatan daerah di Benua Etam.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Saat ini kebijakan tersebut masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami masih menunggu evaluasi dari Kemendagri. Sebab ini merupakan jenis pajak baru,” jelas Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dirinya menegaskan, regulasi pemungutan pajak baru harus mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri.

BACA JUGA : Keberadaan IKN Mendorong Paser Wujudkan Kemandirian Pangan

Pria yang populer disapa Akmal itu menyakini, penerapan pajak alat berat merupakan terobosan yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Insyaallah, kebijakan ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Saya sangat optimis Kaltim mampu mendapatkan penerimaan pajak alat berat ini,” ucapnya.

Dengan adanya kebijakan itu, Akmal berharap akan menjadi pendorong utama peningkatan PAD di masa mendatang.

BACA JUGA : Kagum dengan Panorama Alam di Mahulu, Rudy Mas'ud Tekankan Pentingnya Akselerasi Pembangunan

BACA JUGA : Kekurangan Sarpras dan Guru Inklusif, SMA Negeri 1 Long Bagun Usul ke Pemprov

Berdasarkan data pada 2024, Kaltim mencatat surplus pendapatan daerah sebesar Rp 845 miliar, dari total pendapatan Rp 21,2 triliun menjadi Rp 22,06 triliun.

Kemudian dari segi PAD, surplus tercatat sebesar Rp 235,3 miliar atau 2,6 persen dari target Rp 9,986 miliar.

"Semoga penerimaan baru ini tidak hanya memperkuat keuangan daerah, namun bisa mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kaltim," pungkasnya.

BACA JUGA : Disporapar Paser Bakal Pindah Kantor di Gedung Olahraga Stadion Sadurengas

Sumber: