Pemprov Kaltim Alokasikan Rp1 Miliar untuk Pengawasan PSU di Kukar dan Mahulu

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur mengucurkan dana hibah sebesar Rp1 miliar kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim. 

Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

PSU dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025 untuk Kukar dan 24 Mei 2025 untuk Mahulu.

Alokasi anggaran pengawasan PSU itu disampaikan dalam audiensi antara Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud bersama jajaran Bawaslu Kaltim di Ruang Rapat Gubernur, Senin (14/4/2025). 

BACA JUGA: KPU Tetapkan Debat Publik PSU Pilkada Mahulu Digelar di Samarinda pada 7 Mei 2025

BACA JUGA: Polda Kaltim Lakukan Cek Kesehatan, Siagakan Ratusan Personel Amankan PSU Pilkada 2024

Pertemuan membahas kesiapan teknis dan kebutuhan anggaran pengawasan PSU, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemilihan ulang di dua daerah tersebut.

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto hadir bersama anggota Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Galeh Akbar Tanjung; Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Dani Bunga; serta sejumlah staf. 

Mereka menyampaikan kebutuhan anggaran pengawasan PSU awalnya diusulkan sebesar Rp1,9 miliar. 

Namun dari hasil pembahasan, Pemprov Kaltim menyetujui alokasi Rp1 miliar dalam bentuk dana hibah.

BACA JUGA: Jelang PSU, Polres Kukar Berupaya Tingkatkan Pengamanan dan Pengendalian Massa

BACA JUGA: Sekda Kukar Ajak Warganya Tak Golput pada PSU Pilkada Kukar 19 April 2025

"Kesepakatannya, jika terdapat sisa anggaran setelah pelaksanaan PSU, maka Bawaslu berkewajiban mengembalikannya ke kas daerah," kata Rudy Mas’ud dalam pertemuan tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Sufian Agus, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Kutai Kartanegara dijadwalkan pada 19 April 2025. 

Sumber: