Fraksi Golkar Minta Penyampaian R-APBD Dilakukan Lebih Cepat

Banner DPRD Kutai Timur.----

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD  Kabupaten Kutai Timur, Hj Hasna, mengapresiasi pemerintah atas penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Namun catatannya, Fraksi Golkar meminta agar penyampaian RAPBD ke depan bisa dilakukan lebih awal sehingga dapat memfasilitasi pembahasan yang lebih optimal.

"Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam penyampaian Rancangan APBD TA 2025 yang telah terlaksana," kata Hasna, belum lama ini.

Selain itu, Hasna juga mengingatkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada ketentuan yang harus dipatuhi.

"Rancangan Perda tentang APBD harus disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir," jelasnya.

Dirinya menyampaikan, bahwa ketentuan ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

"Maka dari itu, Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah (TAPD) agar waktu penyampaian Rancangan APBD berikutnya dilaksanakan lebih awal," tegasnya.

Dengan penyampaian yang lebih awal, Hasna percaya bahwa pembahasan anggaran dapat dilakukan dengan lebih optimal dan komprehensif.

"Kami ingin memastikan bahwa Badan Anggaran DPRD dan TAPD dapat bekerja sama dengan baik dalam merumuskan anggaran yang tepat untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Anggota komisi C itu berharap agar catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan Rancangan APBD.

"Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025," harapnya.

Pihaknya menambahkan bahwa kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

"Kami ingin agar setiap langkah yang diambil dalam penyusunan anggaran dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat," tuturnya.

Dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Golkar berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam merumuskan anggaran yang transparan dan akuntabel. (*/adv)

Post View:

Sumber: