Kemiskinan Ekstrem di PPU Ditargetkan Zero Persen pada Akhir 2024

Banner 2, Pemkab PPU-Reza-nomorsatukaltim.disway.id

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) khususnya Dinas Sosial (Dinsos) menargetkan angka kemiskinan ekstrem menjadi zero persen pada tahun ini.

Target itu dinilai cukup realistis seiring dengan hasil verifikasi dan validasi (Verval) yang dilakukan, dimana menunjukkan terjadi penurunan.

Sekretaris Dinsos Kabupaten PPU, Evi Viola Violeta mengatakan berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) jumlah penduduk kemiskinan ekstrem di Benuo Taka mencapai 1.801 jiwa.

Target jadi nol akhir 2024 nanti bukan berarti tidak adalagi keluarga miskin di PPU.

BACA JUGA : Insiden Pelajar Tenggelam di Pantai Manggar, Polisi Ingatkan Pengunjung Taati Aturan

"Kemiskinan ekstrem zero berharapnya akhir Desember mendatang telah dipindahkan (statusnya) ke kemiskinan daerah," ucap Evi.

Dengan sisa waktu beberapa bulan lagi berakhirnya 2024, Pemkab PPU masih punya pekerjaan rumah (PR). Pasalnya data kemiskinan ekstrem tak sedikit, capai ribuan.

Meski begitu, dia menyebut dalam verval melibatkan pihak kelurahan hingga pemerintah desa. Dimana sudah pasti mengetahui warga yang terdaftar bagaimana perkembangannya.

"Karena merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat banyak indikator penduduk ditetapkan dalam kategori kemiskinan ekstrem," sambungnya.

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK, seseorang dikatakan miskin ekstrem yakni kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

"Ada banyak indikatornya salah satunya pengeluarannya di bawah Rp 300 ribu," tutur dia.

BACA JUGA : Plus Minus Jika Indonesia Gabung BRICS Menurut Ekonom

Sejak Januari secara rutin tiap bulannya seseorang yang tercatat dalam data miskin ekstrem diberikan uang Rp 200 ribu per jiwa, bukan per kepala keluarga (KK). Dikatakan Evi, jika bantuan itu sifatnya sebagai stimulan.

Sumber: