Tantangan Menjadi Kelas Menengah di Indonesia

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah, salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pertumbuhan kelompok ini.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mencatat bahwa berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah telah menurun drastis, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024.

Sementara itu, kelompok 'calon kelas menengah' yang rentan jatuh miskin terus bertambah, mencapai 137,5 juta jiwa.

Untuk mengatasi tantangan ini, Huda menegaskan bahwa literasi keuangan dan pemahaman tentang investasi menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah.

Tanpa kemampuan mengelola keuangan dan investasi secara bijaksana, kelompok ini akan semakin terdesak oleh tekanan ekonomi yang terus meningkat.

Huda menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama melemahnya daya beli kelas menengah adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta inflasi yang terus meningkat.

BACA JUGA : Pasar Kripto Sabtu 12 Oktober 2024: Kurva Sepekan Sedang Hijau-hijaunya, Maker Justru Merah

Semua faktor ini secara langsung mempengaruhi kemampuan kelas menengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kelas menengah saat ini terjepit akibat beban ekonomi yang semakin berat, mulai dari kenaikan tarif PPN hingga kenaikan harga BBM. Hal ini menyebabkan daya beli mereka semakin melemah," jelasnya.

Meski begitu, menurut Huda, kelas menengah belum benar-benar jatuh ke dalam kemiskinan, namun mereka bergerak menuju kelompok yang lebih rentan terhadap kemiskinan.

Ia menggambarkan situasi ini sebagai "pergeseran" dari kelas menengah ke kelompok yang rentan miskin, bukan penurunan drastis ke dalam kemiskinan.

Dalam konteks ini, Huda menekankan perlunya kebijakan pemerintah yang lebih proaktif dalam mendukung kelas menengah.

Ia menyarankan agar pemerintah memberikan ruang ekonomi yang lebih besar dengan mempertahankan subsidi yang ada, serta menunda kenaikan pajak yang direncanakan.

Menurutnya, langkah-langkah ini akan memberi ruang bagi kelas menengah untuk memulihkan kondisi keuangan mereka, mengingat mereka berada dalam posisi yang sulit naik ke kelas yang lebih tinggi, namun juga belum terjatuh sepenuhnya ke dalam golongan miskin.

Sumber: