Pemerintah dan Masyarakat Punya Kewajiban soal Perlindungan Anak

KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Kabupaten Kutai Timur mendapatkan piagam penghargaan Kak Seto Award 2024, sebagai Kabupaten Layak Anak.

Namun di balik itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan masih ada problem yang membuat anak-anak merasa tidak aman. Bersamaan dengan itu, ia mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menelusuri permasalahan tersebut.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Kutim Novel Tyty Paembonan mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan rasa aman serta hak-hak anak. Mengingat Kabupaten Layak Anak ini merupakan tanggungjawab bersama. Bukan hanya pemerintah namun masyarakat juga harus ikut serta dalam pertumbuhan anak.

"Bagaimanapun anak ini adalah harapan keluarga dan kebangsaan masa depan bangsa. Jadi pemerintah punya kewajiban memberikan hak-hak anaknya," ungkapnya, saat ditemui awak media, di kantor DPRD Kutim, Selasa (6/8/2024).

Legislatif dari Partai Gerindra itu mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam memberikan rasa nyaman kepada anak-anak. Menurutnya pemerintah harus tegas menelusuri permasalahan tersebut.

"Yang jelas pemerintah harus tegas mendalami permasalahan ini, agar anak-anak kita merasa nyaman, yang pertama di usia sekolah mereka harus sekolah dengan rasa yang aman," tegasnya.

Selain itu, ia juga prihatin terhadap anak-anak yang kurang mampu dari sektor perekonomian. Menurutnya hak anak yang masih di usia sekolah namun sudah mangkal di pinggir jalan demi mencari uang, ia meminta kepada pemerintah memiliki program yang jelas untuk menuntaskan permasalahan tersebut.

"Meskipun ada bantuan dari pihak lain terkait bantuan untuk anak kurang mampu, saya kira kita tidak bisa tutup mata untuk membantu. Mungkin sekarang masih banyak anak di jam sekolah mereka sudah di pinggir jalan demi uang, saya kira pemerintah harus cari jalan permasalah ini," tandasnya. (*/adv/one)

Post View:

Sumber: