KPU Balikpapan Dorong Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2024

 

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan lakukan sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024, tentang Pencalonan Kepala Daerah, di Swis Bell Hotel Balikpapan, Selasa 23 Juli 2024. 

Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menjelaskan tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai persyaratan, tahapan, dan hal-hal lain, terkait pencalonan kepala daerah. 

"Kami ingin memastikan bahwa informasi ini diketahui secara luas oleh semua pihak, baik partai politik maupun masyarakat umum," ujar Prakoso usai acara. 

BACA JUGA:KPU Balikpapan Rumuskan Pembentukan TPS Lokasi Khusus Untuk Pilkada 2024

Sosialisasi ini juga menjadi wadah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat terkait persyaratan pencalonan, seperti batasan usia, jenjang pendidikan terakhir, dan status penjabat. 

"Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami aturan main dalam Pilkada dan dapat berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin daerah," tambah Prakoso.

KPU Balikpapan pun optimis bahwa sosialisasi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang Pilkada 2024. 

BACA JUGA:Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024, KPU Sasar Kampus dan SMA di Balikpapan

"Kesadaran politik masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat, kami berharap partisipasi dalam Pilkada Balikpapan juga akan meningkat," tegas Prakoso.

Pihaknya juga akan terus menggencarkan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. 

"Kami mengajak seluruh masyarakat Balikpapan untuk bersama-sama mengawal proses Pilkada ini agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas," pungkas Prakoso.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan partai politik.

 

 

Sumber: