Abrasi Ancam Keberlangsungan Sumber Air Bersih Pulau Maratua

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Warga Pulau Maratua selama ini berupaya meminta perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mengatasi abrasi yang terjadi di Kampung Teluk Harapan.

Pasalnya sumber air bersih utama yang menunjang kehidupan masyarakat di pulau tersebut hanya berada di Kampung Teluk Harapan.

Sehingga terjadinya abrasi mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.

Ketua RT 02 Kampung Teluk Harapan, Irmansyah mengatakan, sejak terbentuknya kampung pada tahun 1970 silam hingga sekarang, penanganan abrasi pantai di kampung tersebut menjadi masalah yang belum terpecahkan.

“Untuk panjang bibir pantai yang kita miliki saat ini kurang lebih 1 kilometer, namun yang perlu penanganan khusus dan terdampak parah saat ini sekitar 30 meter,” ucapnya.

BACA JUGA : Tahun Ini Pemkab Berau Lanjutkan 30 Paket Peningkatan Infrastruktur Jalan di Wilayah Pesisir

Dirinya juga mengatakan, usulan terkait penanganan abrasi pantai di kampung tersebut telah berkali-kali menjadi usulan prioritas di kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Maratua.

“Kami sempat mengusulkan untuk dibuatkan pemecah ombak sebagai solusi menangani abrasi sementara, namun sampai sekarang usulan kami belum terealisasi,” tuturnya.

Warga memprioritaskan penanganan abrasi tersebut karena berdampak besar terhadap ketersediaan air bersih di kampung tersebut.

BACA JUGA : Pusat Studi Anti Korupsi FH Unmul Ajak Masyarakat Jaga Integritas KPK

“Sedangkan 4 kampung yang ada di Maratua ini bergantung pada air bersih yang ada di kampung ini,” terangnya.

Ia berharap, abrasi pantai yang menjadi permasalahan warga di kampung Teluk Harapan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, karena dampak dari abrasi pantai tersebut, menurutnya adalah permasalah untuk jangka panjang.

“Bila tidak diatasi secepatnya kasihan juga untuk warga yang bertempat tinggal di bibir pantai kampung Teluk Harapan ini,” tandasnya.

BACA JUGA : Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Mahulu Banyak Ditangani Melalui Hukum Adat

Sumber: