Disdik Berau Tegaskan Pungli di Sekolah Tidak Diperbolehkan

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Berau, terus mengingatkan, seluruh satuan pendidikan baik jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), agar menghindari praktik pungutan liar (pungli) dengan menentukan tarif tertentu.

Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah mengatakan, pemerintah menjamin siswa yang bersekolah di sekolah negeri tidak akan dipungut biaya.

Hal itu telah diatur dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BACA JUGA : Penerimaan Pajak Daerah Tercatat Turun Dibanding Tahun Lalu

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 

"Seluruh sekolah negeri gratis bagi masyarakat Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Berau. Penarikan dana dengan dalih iuran dengan menetapkan tarif untuk membantu pembangunan fasilitas olahraga sekolah misalnya, itu tidak diperbolehkan,” jelas Mardiatul, Rabu (5/6/2024).

Menurutnya, sumbangan bisa dilakukan melalui komite sekolah, namun dengan catatan penarikan sumbangan tersebut harus disepakati dan dilakukan secara suka rela.

"Misalnya, ada rencana pembangunan fasilitas penunjang sekolah, namun realisasinya memerlukan tambahan dana. Komite sekolah bisa melakukan penggalangan dana untuk mencukupinya. Hanya, sifatnya suka rela tidak ada pemaksaan," tuturnya.

BACA JUGA : Pemkab Berau Kucurkan Rp13,4 Miliar Untuk Pengaspalan Jalan Kampung Bena Baru

Namun, kata Mardiatul, sebelumnya sudah dirapatkan bersama orang tua siswa dan pihak sekolah.

Dan tentunya, sumbangan itu juga tidak boleh mematok nominal tertentu. 

"Kalau ada yang mematok sumbangan harus sekian, itu tidak dibenarkan,” tegasnya.

Para wali ataupun orangtua siswa, juga berhak menolak memberi sumbangan jika tidak memiliki uang atau merasa keberatan.

"Karena kan tidak semua orangtua siswa ini memiliki tingkat ekonomi mampu," ujarnya.

Sumber: