Pemkot Dapat Gunakan Skema Entrepreneur Goverment untuk Pembangunan

Andi Harun. (Ist) === Samarinda, DiswayKaltim.com - Kota Tepian masih menghadapi problem banjir, tata kota yang semrawut, dan kemacetan. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sejatinya sudah berusaha mengurai berbagai masalah tersebut. Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun mengaku tak ingin menyalahkan siapa pun di tengah permasalahan sosial dan lingkungan yang menghambat kemajuan ibu kota provinsi Kaltim ini. "Karena saya tidak ingin menyalahkan pemimpin masa lalu. Dan saya kira tidak terlalu bijak. Kita tidak ingin menyalahkan siapa pun," katanya belum lama ini di hadapan awak media. Ia menyebut, semua warga Samarinda mesti bahu-membahu memberikan kritik dan saran yang positif untuk kelanjutan pembangunan kota tersebut. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda tidak cukup untuk menyelesaikan masalah itu, tidak berarti pemerintah berhenti menjalankan program yang menyentuh langsung untuk penyelesaian masalah yang menghimpit Samarinda. "Kita lihat itu sebagai tantangan ke depan. Kalau kita tidak punya uang Rp 5 triliun sampai Rp 6 triliun, apakah kita berhenti melakukan sesuatu?" tanyanya. Menurutnya, keuangan daerah yang terbatas tidak boleh menghambat Pemkot Samarinda mengeruk Sungai Karang Mumus. Walau pun pengerukan sungai tersebut membutuhkan dana besar, tidak berarti program ini tak bisa terlaksana. "Oke tidak ada uang daerah. Tapi apa pun caranya kita harus urus Karang Mumus. Apakah dengan APBD cukup? Tentu tidak," tegasnya. Karena itu, skema pembiayaan pembangunan dan penyelesaian masalah daerah tak hanya berasal dari APBD. Tapi juga dari tiga sumber lainnya: APBN, APBD Provinsi, dan enterpreneur goverment. "Skema enterpreneur goverment sudah dikembangkan Pak Jokowi sejak pertama kali memimpin negara ini. Inilah sumber yang sangat potensial untuk pembangunan Kota Samarinda," ujarnya. (adv/qn/hdd)

Sumber: