Forum SSKE 2024, Kaltim Siap Jadi Pioner Kendalikan Deforestasi Hutan

Forum SSKE 2024, Kaltim Siap Jadi Pioner Kendalikan Deforestasi Hutan

Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, saat dikonfirmasi seusai forum SSKE, di Platinum Hotel Balikpapan, Senin (27/5/2024). (Disway/ Chandra)--



Balikpapan, NOMORSATUKALTIM - Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan dalam upaya global mengurangi emisi karbon dan deforestasi hutan dalam forum South-South Knowledge Exchange (SSKE) yang diselenggarakan di Balikpapan, pada Senin (27/5/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam forum yang difasilitasi oleh World Bank, juga melibatkan Brazil dan Republik Demokratik Kongo, menekankan pentingnya berbagi pengalaman dan ilmu untuk menyelamatkan bumi.

Pihaknya menjelaskan bahwa Provinsi Kaltim telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan peraturan gubernur tentang tata kelola nilai ekonomi karbon, menjadikannya provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya. 

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia, negara-negara ASEAN, bahkan seluruh dunia. 

"Satu-satunya provinsi yang sekarang membuat peraturan gubernur tentang tata kelola nilai ekonomi karbon adalah Provinsi Kaltim. Ini pertama di Indonesia," ujar Akmal saat dikonfirmasi.

Langkah Kaltim memberikan nilai ekonomi pada karbon merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Kaltim dalam melibatkan semua sektor dan pihak dalam upaya mengurangi emisi. 

Ia juga berharap World Bank melihat inisiatif Kaltim ini sebagai langkah positif dalam menjaga bumi dan hutan. 

"Kami sangat mengapresiasi World Bank yang telah memfasilitasi acara ini. Harapan kami, ini bukan hanya sekedar pertemuan, tetapi akan ada aksi nyata bersama dalam pengurangan emisi," tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan memberikan kontribusi dan pembelajaran kepada seluruh provinsi di Indonesia, negara ASEAN, dan seluruh dunia mengenai pentingnya kolaborasi dalam menyelamatkan bumi. 

"Kami berharap bukan cuma sampai di sini saja tapi akan ada aksi nyata bersama-sama tentang bagaimana melakukan pengurangan emisi," ujar Akmal Malik. 

Dia juga menekankan bahwa nilai ekonomi karbon yang diterapkan ini harus adil bagi masyarakat pemilik hutan.

Dengan menjadi pionir dalam tata kelola nilai ekonomi karbon, Kaltim membuktikan bahwa aksi nyata dalam menjaga lingkungan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. 

“Inisiatif ini diharapkan dapat diikuti oleh negara lain, agar upaya mengurangi emisi tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga melibatkan semua sektor dan pihak yang ada,” pungkas Akmal Malik. (Chandra/Adv/KominfoKaltim) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: