Realisasi Pajak Kaltimtara di Bawah Target, Baru Capai 26,37 Persen hingga Mei

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur (Kaltim)-Kalimantan Utara (Kaltara) melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2024 baru mencapai 26,37 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah tersebut. 

Kepala Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara, Heru Narwanta menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi gabungan yang berlangsung secara daring, pada Senin (20/5/2024).

BACA JUGA: BNPB Berikan Sejumlah Bantuan untuk Korban Banjir di Mahulu

Heru mengakui, ada penurunan sebesar 24,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tetap dilakukan. 

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan, Heru menekankan pentingnya sinergi untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

BACA JUGA: Penerbangan Haji Kaltim Melonjak, Pertamina Siapkan 1.900 KL Avtur

"Target penerimaan pajak tahun ini adalah sebesar Rp45,98 triliun. Hingga pertengahan Mei, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp12,12 triliun," ujar Heru, dilansir dari Antara, Selasa (21/5/2024).

Menurutnya, PPh Non Migas menjadi kontributor terbesar dengan penerimaan sebesar Rp7,52 triliun, atau 25,76 persen dari target, meskipun mengalami penurunan sebesar 36,73 persen dari tahun sebelumnya.

BACA JUGA: Airlangga Hartarto Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mencapai Angka 7 Persen

Sebaliknya, PBB menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan sebesar 743,4 persen dibandingkan tahun 2023, mencatatkan penerimaan sebesar Rp793,3 miliar, atau 23,47 persen dari target. 

Penerimaan dari PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp3,73 triliun, atau 23,98 persen dari target, dengan penurunan sebesar 6,48 persen. 

Namun, jenis pajak lainnya menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 36,72 persen, dengan penerimaan sebesar Rp65,80 miliar.

BACA JUGA: Pemkab Berau Buka Open Donasi Untuk Korban Banjir Mahulu

Heru meminta seluruh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan berkomitmen untuk bekerja sama dalam koordinasi 'Kemenkeu Satu', guna memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. 

Sumber: