Pemprov Kaltim Raih MCP Terbaik 2023 dari KPK RI

Pemprov Kaltim Raih MCP Terbaik 2023 dari KPK RI

Sekda Kaltim, Sri Wahyuni (kiri) saat mengikuti Rakornas Pencegahan Korupsi Daerah 2024 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta. -(Dok. Adpimprov Kaltim)-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendapatkan penilaian tertinggi pada Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk Direktorat Koordinator Supervisi Wilayah IV.

Capaian ini membuat Kaltim meraih penghargaan Sertifikat Delta MCP Terbaik 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk kategori Peningkatan MCP Terbaik, Rabu (20/3/2024).

"Alhamdulillah prestasi ini menjadi spirit bagi kita di daerah," kata Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni.

Diketahui Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA: Akmal Malik Minta Banggar DPR RI Evaluasi Tata Kelola Transfer Pusat ke Daerah

Prestasi Benua Etam itu diperoleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi Daerah 2024 di Auditorium Gedung Juang Merah Putih Komisi Pencegahan Korupsi Jalan Kuningan Persada Jakarta.

Rakornas digagas KPK-RI dirangkai peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, dihadiri Ketua KPK Nawawi Pamolango, Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw dan Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari.

Sri Wahyuni menjelaskan pentingnya Pemerintah Provinsi Kaltim juga kabupaten dan kota memiliki semangat untuk meningkatkan pengawasan internal pada area-area indikator MCP.

BACA JUGA: Update Harga Bahan Pokok di Kaltim 20 Maret, Cabe Turun Meluncur

"Tapi kita sampaikan apresiasi dan terima kasih pada semua perangkat daerah yang masuk dalam penilaian delapan area MCP," katanya.

Sekda pun berharap penilaian MCP yang diraih tidak hanya dicapai, tetapi harus dipertahankan dan bisa diimplementasikan dengan baik.

Terlebih lagi ungkapnya, Kaltim sudah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dalam hal akuntabilitas keuangan daerah.

"Maka prestasi dan predikat ini minimal harus dipertahankan, selayaknya ditingkatkan," harapnya.

BACA JUGA: Sah! KPU Umumkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: