Pj Gubernur Kaltim Sebut Kemiskinan Menurun, Tapi Akui Akurasi Data Rendah

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut, angka kemiskinan ekstrem terus menurunkan di Benua Etam.

Pernyataan ini ia sampaikan di hadapan staf khusus (Stafsus) Presiden, Arif Budimanta, Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga dan Pejabat Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pada tahun 2023, kata Akmal, ekonomi Kaltim secara kumulatif mengalami pertumbuhan yang cukup impresif sebesar 6,34 persen.

Sedangkan, angka kemiskinan per Maret 2023 lalu tercatat sebesar 6,11 persen atau menurun 0,33 poin terhadap September 2022.

"Angka kemiskinan terbanyak di desa, meski di perkotaan juga ada. Tapi, kelemahan kita adalah tidak tersedianya data yang akurat," sebut Akmal di hadapan perwakilan Pemerintah Pusat, di Balikpapan, Jumat (12/1/2024).

Menurutnya, akurasi data sangat berpengaruh terhadap kebijakan. Terlebih dalam memastikan program dan penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

Apalagi, jumlah penduduk Kaltim sudah hampir 4 juta jiwa. Tepatnya di angka 3,9juta jiwa lebih, yang terdiri dari laki-laki 2,02 juta jiwa dan perempuan 1,88 juta jiwa.

"Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas tujuh kabupaten dan tiga kota, terbagi dalam 103 kecamatan, 197 kelurahan dan 841 desa," katanya. 

Akmal melanjutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kini terus mendorong kabupaten dan kota melakukan pendataan secara presisi, data presisi by name by address.

"Sebagai percontohan program (Data Presisi) tersebut, kami memilih 40 desa. Salah satunya Desa di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, atau kabupaten tempat IKN," katanya.

Ke depan, berdasarkan data presisi per desa, maka semua informasi termasuk bantuan atau pun dana-dana yang disalurkan akan lebih efisien dan tepat sasaran.

"Terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem di daerah," jelasnya.

Stafsus Presiden Arif Budimanta menyatakan, tujuan timnya ke Kaltim memang untuk mendapatkan informasi langsung dari kepala daerah (Pj Gubernur Kaltim) terkait upaya-upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.

"Pemerintah menargetkan untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024," ujarnya.

Sumber: