IKN Dikebut, Syukri: Warga Balikpapan Harus Jadi Tuan Rumah Sendiri

Nomorsatukaltim.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara tahap 1, termasuk gedung perkantoran pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan bisa tuntas pada 2024. Saat ini pembangunan terus dikebut.

Sampai Agustus 2023, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatan masih berjalan sesuai jadwal pelaksanaan.

Konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1, kontraknya dimulai sejak 2021. Pembangunan tahap 1 ini meliputi Jalan Tol Akses IKN tahap 1, Istana Negara, Kantor Presiden, dan Bendungan Sepaku Semoi.

Kementerian PUPR juga mulai melaksanakan pembangunan Tahap 2. Untuk pembangunan tahap kedua mencakup proyek-proyek yang kontraknya dimulai April 2023. Meliputi bangunan kementerian koordinator 2 dan rumah rusun ASN IKN.

Lembaga Manajemen Aset Negara, mencatat realisasi pendanaan pihaknya untuk pembangunan IKN per 25 Agustus 2023 telah mencapai Rp 723,78 miliar. Akses jalan IKN dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menjadi pembangunan yang dipercepat pemerintah. Realisasi akses jalan IKN sebesar Rp 466,183 miliar, adapun pembangunan KIPP sebesar Rp 257,604 miliar.

Percepatan pembangunan IKN menjadi angin segar bagi warga Kaltim, khususnya Balikpapan.

Meski begitu, warga Balikpapan sebagai penghuni Kota Penyangga utama IKN, perlu memiliki andil besar dalam percepatan pembangunan tersebut.

Politisi Gerindra Balikpapan, Syukri Wahid, mengingatkan masuknya proyek-proyek besar IKN jangan sampai melupakan tenaga lokal.

Menurutnya, dengan menyandang kota penyangga menyebabkan interland Kota Balikpapan akan berubah.

“Pertanyaan dasarnya, apakah proyek-proyek besar IKN itu akan dirasakan langsung oleh penduduk Balikpapan? Fakta menyebutkan ada 211 ribu jiwa penduduk Balikpapan yang statusnya belum bekerja,” ujar Syukri, melalui tayangan video yang diposting di akun officialnya, Senin (28/8/2023). Media ini telah meminta izin untuk mengutipnya, pada Selasa.

Syukri menganalisa, apa yang dibutuhkan dunia pekerjaan tidak mampu dipenuhi standar SDM Balikpapan. “Karena itu butuh tenaga kerja yang kita lindungi. Di antaranya, memberikan ruang kepastian bahwa setiap kelompok atau badan usaha yang membuka lapangan kerja di Balikpapan diharuskan menampung 70 persen mereka tang ber-KTP Balikpapan,” saran Syukri.

Hal penting kedua, lanjut Syukri, agar lowongan pekerjaan bisa segera diberikan space nyata kepada dinas terkait. Selama ini Pemerintah Kota Balikpapan hanya menganggarkan Rp 500 juta untuk Balai Latihan Kerja.

“Padahal dunia usaha seperti resleting. Antara permintaan dan kebutuhan harus terpenuhi dengan resleting ini. Ketika mereka minta SDM yang mumpuni, kita mampu memenuhinya,” ujarnya.

“Dari sinilah kita bisa menganalisanya. Kalau tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi malapetaka. Jadikan warga kota Balikpapan sebagai tuan di rumahnya sendiri,” papar Syukri, yang kini maju sebagai caleg DPRD Kaltim dapil Balikpapan.

Sumber: