Hadapi Kemarau, Perkebunan Rakyat Kaltim Siapkan 59 Waduk

Hadapi Kemarau, Perkebunan Rakyat Kaltim Siapkan 59 Waduk

Nomorsatukaltim.com – Untuk menghadapi musim kemarau tahun 2023, perkebunan rakyat di Provinsi Kaltim telah menyiapkan sebanyak 59 waduk. Hal ini sekaligus mewujudkan perkebunan berkelanjutan, agar tanaman tidak kekurangan air dan sebagai kesiagaan jika terjadi kebakaran lahan atau kebun. "Perkebunan rakyat yang telah siap dengan waduk atau embung ini meliputi pelbagai jenis tanaman perkebunan,” jelas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir. Seperti kebun kelapa sawit, karet, dan tanaman perkebunan lada," Didampingi Kabid Perkebunan Berkelanjutan Asmirilda, ia melanjutkan bahwa musim kemarau di Kaltim diprakirakan mulai Juni atau awal Juli 2023, sehingga masyarakat pekebun harus siap menghadapinya. BMKG memprakirakan kondisi suhu pada kemarau tahun ini lebih panas ketimbang kemarau tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pekebun terkait berbagai hal yang harus dilakukan agar tanaman tidak kekurangan air, waspada dan siaga terhadap ancaman kebakaran. Sosialisasi yang kerap dilakukan juga terkait larangan melakukan pembakaran saat mengelola lahan, namun biomassa sisa mengelola lahan bisa ditumpuk atau ditimbun. Tujuannya agar bisa menjadi pupuk dan menyuburkan tanah. "Kami juga melakukan pendataan kolam atau waduk sebagai cadangan air. Adapun 59 waduk atau embung tersebut tersebar di enam daerah,” paparnya, sebagaimana dilaporkan Antara, dikutip Sabtu.  Adapun daerah itu, Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Berau, Kota Samarinda, dan Balikpapan. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 29 waduk/embung, disusul Kota Samarinda ada 10 embung, Paser delapan embung, Kutai Barat tujuh embung, Balikpapan empat embung, dan Kabupaten Berau satu embung. Keberadaan embung, lanjutnya, ada yang bersifat alami, ada pula karena dibuat secara swadaya maupun bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah. “Tercatat 34 waduk bantuan pemerintah mulai 2012 hingga 2019, sisanya alami dan swadaya," jelasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: