Perpadi Ingatkan Pemerintah Cermati El Nino 2023

Perpadi Ingatkan Pemerintah Cermati El Nino 2023

Nomorsatukaltim.com – Ketua Umum Perkumpulan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras atau Perpadi, Sutarto Alimoeso, mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mencermati kondisi El Nino alias kondisi kekeringan. Tahun ini, El Nino diprediksi bisa terjadi pada Juni 2023. Mantan Direktur Utama Perum Bulog ini mencatat ada sejumlah daerah Indonesia yang berpotensi akan sangat terdampak akibat kondisi El Nino. Beberapa di antaranya adalah Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Sutarto mengatakan, Perpadi telah menggelar rapat bersama Kementerian Pertanian membahas permasalahan El Nino. Dari hasil rapat, satu-satunya cara agar petani tidak terdampak kekeringan adalah panen dan tanam kembali harus dilakukan bulan depan. "Sehingga bulan Juli sudah panen. Bahkan sebelum El Nino datang, sudah panen kedua. Ini yang harus dicermati biar tidak lagi terjadi impor beras," tegas Sutarto, baru-baru ini. Selain itu, ia juga meminta pemerintah memanfaatkan peta potensi banjir dan kekeringan yang telah dibuat Perpadi. Peta itu bisa diintegrasikan situasi ramalan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika agar bisa mengantisipasi cuaca buruk. "Potensi banjir sebenarnya sudah ada, kalau itu dimanfaatkan tidak akan terjadi kekhawatiran untuk petani," jelasnya. Terkait kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia buruk sejak beberapa hari yang lalu, ia menjamin, petani tidak khawatir kondisi itu mengganggu panen padi mereka. Sutarto berujar kondisi tidak terlalu mengkhawatirkan karena tak banyak sawah yang tergenang. Selain itu, beberapa daerah di Jawa Tengah kemungkinan akan panen raya lebih cepat yakni awal April 2023. Adapun panen pertama kemungkinan akan terjadi pada Februari. "Bahkan ada daerah-daerah yang Januari sudah panen, jadi kondisi musim hujan ini tidak mengganggu tanaman padi ya," terangnya. Ia berharap, cuaca buruk yang disertai musim hujan tidak terjadi terus menerus agar tidak berpotensi banjir. Sebelumnya, Jokowi pernah meminta menteri menghitung ketersediaan beras. Menurutnya, perhitungan yang dilakukan harus sesuai kondisi riil lapangan.  Ia mengingatkan agar perhitungan ketersediaan beras di gudang tidak keliru. Sebab, kekeliruan data dapat meningkatkan harga beras di dalam negeri. "Jangan sampai kita tidak menyiapkan cadangan dan pada satu titik cadangan kita habis. Kondisi itu dilihat pedagang dan akhirnya harga beras naik," jelas Jokowi, Selasa (6/12) lalu. (*) Sumber: Katadata

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: