Harga BBM Naik, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi

Tenggarong, nomorsatukaltim.com - Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat per 3 September 2022 lalu, menarik perhatian banyak pihak.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi mengatakan bahwa tentunya seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kukar sendiri belum siap mengalami kenaikan harga BBM. Sebab itu, Alif juga menerangkan bahwa ke depannya pihaknya akan melakukan edukasi kepada masyarakat Kukar. "Tentunya masyarakat khususnya di Kukar sendiri belum siap menerima pengumuman dari pemerintah. Atas hal itu kami yang kepanjangan dari pemerintah pusat, ya sebisa mungkin mengedukasi mereka," ungkapnya saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (7/9/2022). Alif mengaku, sebagai pejabat yang paling dekat dengan masyarakat, pihaknya hanya dapat menyuarakan saja apa yang menjadi permasalahan di lapangan. "Karena kalau perintah Presiden seperti ini kan tentunya bukan kewenangan daerah. Paling kita hanya bisa menyuarakan apa yang dialami masyarakat saja," ucapnya. Disinggung terkait setuju dan tidak setuju, Alif menjawab bahwa sesungguhnya ia pun tak setuju atas naiknya harga BBM. Akan tetapi, pihaknya tidak mempunyai kewenangan atas naik atau turunnya harga BBM, sebab telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. "Kalau bicara terkait setuju dan tidak setuju tentu kita tidak setuju, masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah. Banyaknya infrastruktur dan hutang yang tinggi ya itu akibat dari yang terjadi saat ini (kenaikan BBM)," jelasnya. Diketahui, dari data yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat hampir 70 persen penggunaan BBM bersubsidi digunakan oleh masyarakat yang mampu. Terkait itu, menurut Alif, harusnya pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan Fuel Card yang sebelumnya telah dikeluarkan pemerintah. Sehingga kecurangan pun tidak terjadi. "Menurut saya itulah yang salah sasarannya. Karena kalau terkait BBM bersubsidi itu untuk masyarakat kecil, tentu dalam hal itu bukan masyarakat saja yang keliru dalam penggunaan itu," imbuh Alif. Selain itu, Alif juga meminta kepada pemerintah agar dapat membuat regulasi lebih lanjut terkait dengan naiknya harga BBM ini. "Pertama harus dilakukan regulasi lebih lanjut, lalu bisa saja menggunakan Fuel Card yang sebelumnya juga telah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu kan bisa meminimalisir kecurangan yang terjadi. Seandainya itu dioptimalkan tentu pasti tidak akan salah sasaran," pungkasnya. (Jat/Adv/DPRD Kukar)

Sumber: