Otorita IKN Kaji Tawaran Putin

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengkaji tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin yang menawarkan kerja sama menggarap jaringan kereta api di IKN. Tawaran yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan teknis.

Menurut Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN Sidik Pramono, kemungkinan Rusia bisa menggarap rencana perkeretaapian yang tertuang di dalam Perpres 64 tahun 2022. Sidik sendiri mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu diskusi teknis lebih lanjut soal tawaran dari Rusia. Dalam rencana besar pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah memang menyiapkan rencana pembangunan jaringan kereta. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042. "Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu tim transisi sudah dengar kabar tersebut, soal rencana ketertarikan Rusia di investasi di projek kereta api untuk IKN. Tentu, otorita apresiasi ketertarikan itu dan menunggu pembicaraan lebih detil dan teknis soal rencana tersebut," ungkap Sidik Pramono dikutip dari detikcom, Minggu (3/7/2022). Ia menambahkan, kerja sama dengan Rusia akan melihat skala kebutuhan. “Yang pasti yang ada di Perpres itu jadi dasar pertimbangan untuk melakukan perencanaan dan realisasi di lapangan," kata Sidik. Namun Sidik melanjutkan, sejauh belum ada diskusi lanjutan, sehingga Otorita belum bisa berbicara banyak soal tawaran dari Rusia. Termasuk soal tawaran rute dan biaya proyeknya. Meski demikian, pemerintah akan membuka lebar pintu masuk bagi perusahaan Rusia untuk melakukan investasi. Rencana pembangunan perkeretaapian di IKN tercantum dalam pasal 42 Perpres 64 tahun 2021. Dalam beleid itu ditetapkan ada 14 stasiun kereta api penumpang dan 4 stasiun operasi atau depo yang akan dibangun. Jaringan kereta api yang dibangun akan menghubungkan Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (WP KIPP) dengan sejumlah kawasan di IKN. Mulai dari pusat-pusat kegiatan, pusat permukiman, dan juga moda transportasi lainnya. Kemudian, pada pasal 42 ayat 7 disebutkan stasiun-stasiun kereta api yang dibangun nantinya akan dikembangkan dengan konsep pengembangan Kawasan transit oriented development (TOD). Tawaran Putin untuk membantu pembangunan sektor transportasi kereta api di IKN terungkap dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung ke Rusia Kamis 30 Juni 2022. “Rusia siap berpartisipasi dalam proyek bersama, termasuk penggunaan non-energi teknologi nuklir, obat-obatan, atau pertanian. Selain itu ada prospek yang baik untuk kontak bisnis pada pengembangan transportasi dan infrastruktur logistik, kata Putin, dikutip dari Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Jumat 1 Juli 2022. “Secara khusus kereta api Rusia dapat bergabung dalam implementasi inisiatif besar-besaran dalam pembuatan ibu kota Indonesia yang baru di pulau Kalimantan. Kereta api Rusia memiliki kualitas kecepatan yang baik dan kualitas perkembangannya sendiri,” sambungnya. Selain itu, dalam negosiasi bersama Presiden Jokowi, Putin menyampaikan bahwa ada beberapa topik yang menjadi perhatian, termasuk di bidang kerja sama sumber daya manusia, budaya, pariwisata dan pertukaran pendidikan. Bidang Kerja sama kemanusiaan lain yang menjadi sorotan Putin adalah menjanjikan perluasan kerja sama antar-kawasan dan dialog antaragama, mengingat bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, dilihat dari jumlah penduduknya. “Saya akan menyebutkan yang baru-baru ini, delegasi muslim Rusia berkunjung ke Jakarta,” ujar Putin. PERNAH MUNDUR Russian Railways merupakan perusahaan kereta api terbesar di Rusia yang dimiliki langsung oleh pemerintah. Perusahaan ini bergerak dalam kepemilikan dan pembangunan infrastruktur kereta api umum. Nyatanya, kehadiran Russian Railways bukan hal baru di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Perusahaan pelat merah Rusia itu pernah mencoba menggarap proyek kereta api di Kalimantan. Namun, proyek itu tak dilanjutkan karena perusahaan itu tiba-tiba 'cabut' dari proyek yang ada di Indonesia. Russian Railways pernah berkontribusi dalam rencana pembangunan jalur atau rel kereta sepanjang 203 km yang melintasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Balikpapan. Sayangnya, proyek senilai Rp 53,3 triliun ini batal lantaran Russian Railways selaku pemilik modal mengundurkan diri. Pembatalan proyek ini diungkap oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara. "Surat pengunduran diri disampaikan langsung kepada pemerintah pusat pada 2020," ujar Kepala DPMPTSP Penajam Paser Utara saat itu, Alimuddin. Total luas lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalur rel di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai sekitar 140 hektare. Lebih kurang 70 hektare lahan yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalur rel di Kelurahan Gunung Steleng dan Kelurahan Buluminung telah dibebaskan. Lahan yang telah dibebaskan di Kawasan Industri Buluminung atau KIB di Kecamatan Penajam jelas dia, untuk pembangunan stasiun kereta api. Pembangunan jalur kereta api tersebut dikelola oleh PT Kereta Api Borneo yang merupakan perusahaan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan kereta api Rusia, yakni Russian Railways. PT Kereta Api Borneo juga telah menyampaikan pembangunan rel kereta api di wilayah Kalimantan Timur tersebut dibatalkan. Sebab, badan usaha milik Rusia mengundurkan diri. Meski sempat 'tak selesai' menggarap proyek di Pulau Borneo, kini Putin tetap mempercayai Russian Railways untuk menggarap proyek di IKN baru yang letaknya di Kalimantan Timur. Bahkan tawaran ini disodorkan langsung oleh Putin ke Jokowi dalam pertemuan keduanya secara langsung di Rusia. BIAYA BESAR Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan pembangunan kereta api di Kalimantan memang akan membutuhkan biaya besar. Tidak mudah menurutnya membangun jaringan kereta api di Pulau Borneo. Kondisi geografis Kalimantan yang memiliki tanah gambut dan juga permukaan tanah yang berbukit-bukit jadi masalahnya. Akan sangat besar biaya untuk membangun rel kereta yang butuh permukaan yang rata. "Secara teknis bisa dipecahkan cuma kan terlalu mahal. Selama ini kan solusinya cut and fill (gali dan uruk), tapi kan costnya besar banget. Teknis memang bisa tapi apakah worth it gitu antara besaran investasi dan benefit yang dinikmati," ungkap Darmaningtyas kepada detikcom, Minggu (3/7/2022). Kementerian Perhubungan pernah mengungkapkan kisaran investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kereta api di ibu kota baru. Pembangunan sarana perkeretaapian di IKN disebut membutuhkan biaya hingga Rp 209,6 triliun. Namun angka ini masih berupa hitungan awal, belum jelas kebutuhan totalnya berapa banyak. Biaya tersebut akan digunakan untuk membangun stasiun, kereta api subway atau bawah tanah, KRL, jalur kereta api, dan pengadaan kereta listrik "Pembangunan transportasi perkeretaapian diperkirakan membutuhkan biaya Rp 209,6 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang kala itu dijabat Djoko Sasono dalam rapat kerja dengan Pansus IKN dan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019) silam. Menurut Darmaningtyas, angka yang disampaikan Kemenhub sebetulnya lebih dari cukup. Hanya saja, yang membuatnya risau adalah uang sebesar itu akan didapatkan dari mana. Apakah negara harus mengeluarkan lebih banyak utang. "Ya itu siapa yang mau nanggung? Russia kan nggak mungkin gratis ngasih uang begitu. Siapa yang mau tanggung? Kalau cukupnya ya bisa aja cukup. Cuma kan uangnya itu nggak kecil, siapa yang mau tanggung," ungkap Darmaningtyas. (*DTK/YOS)

Sumber: