DPRD Kutim Soroti Pembangunan Tak Sesuai Perencanaan

Kutim, nomorsatukaltim.com – DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan sorotan tajam terhadap langkah pembangunan yang dilakukan pemkab. Terutama mengenai perencanaan APBD yang kerap berbeda dengan realisasi yang dijalankan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kutim, Joni saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Ia memberikan berbagai masukan terkait rencana pembangunan, khususnya di Kecamatan Rantau Pulung. “Seperti pelaksanaan APBD 2020 dan 2021 yang banyak lepas perencanaan. Sehingga apa yang diusulkan dan jadi program prioritas tidak bisa direalisasikan,” ucap Joni kepada nomorsatukaltim.com - Disway National Network (DNN), Selasa (8/3/2022) pagi. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta agar Pemkab Kutim lebih cermat dalam menyiapkan belanja anggaran. Salah satu contoh kecil adalah penyediaan pupuk subsidi bagi petani sawit mandiri. Hingga kini program itu tidak kunjung ada realisasi, sementara para petani sudah kadung mengetahui rencana tersebut. “Sehingga kami (DPRD, red) dikejar-kejar warga. Sementara tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah,” ungkapnya. Kemudian mengenai jalan poros Rantau Pulung – Sangatta Utara ia juga memberi atensi khusus. Sebab banyak mengalami longsor dan rusak parah. Pemkab didorong agar bisa melakukan perbaikan kondisi jalan dengan cepat. “Karena jalan itu tidak hanya untuk jalur transportasi warga saja. Tapi juga mengangkut material bangunan seperti pasir dan batu pondasi yang banyak di sini,” tuturnya. Selain itu, ketegasan Pemkab Kutim terhadap kendaraan angkutan sawit dan CPO juga harus dipertegas. Karena dari laporan warga kepadanya, angkutan ini kerap melebihi ambang batas muatan. Hingga disinyalir jadi biang jalan poros Rantau Pulung – Sangatta Utara kerap rusak. “Mungkin perlu ada pemeriksaan dan ketegasan terhadap kendaraan yang melebihi muatan ini,” tegasnya. Masukan ini ditanggapi serius oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. Ia pun memastikan pelaksanaan APBD bakal sesuai jalur. Mengingat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mengatur ketat terkait rencana kerja daerah dan penganggaran. “Tapi tetap saya ingatkan pula kepada instansi terkait untuk bisa mengawal program yang disiapkan untuk dapat terealisasi. Jangan sampai hal seperti ini terulang lagi,” ucap Ardiansyah. (bct/zul)

Sumber: