Komisi V DPR RI Datang ke Kutim, Bupati Adukan Jalan hingga Bandara

Lawatan Komisi V DPR RI ke Kutai Timur (Kutim) tak disia-siakan Pemkab. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman segera mengadukan permasalahan di daerah yang dipimpinnya. Mulai persoalan jalan hingga bandara. nomorsatukaltim.com - Rombongan legislator Senayan itu mendengarkan berbagai masukan dari Pemkab Kutim. Gayung pun bersambut, Komisi V tampak setuju dengan berbagai usulan yang diajukan dan berjanji untuk menyampaikan kepada kementerian terkait. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim pada Senin (20/12/2021) malam. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, kebutuhan peningkatan infrastruktur khususnya sektor transportasi yang diminta dapat dibantu. Pelabuhan, terminal, hingga bandara diajukan bupati untuk dimintakan bantuannya. “Fasilitas terminal, pelabuhan yang menurut saya utama. Tapi pembangunan bandara juga tidak kalah penting,” ucap Ardiansyah dikutip dari Harian Disway Kaltim - Disway News Network (DNN). Baca juga: Komisi V DPR RI Kunker ke Kaltim, Koordinasi Bahas Pembangunan IKN Menurutnya, pelabuhan saat ini sangat dibutuhkan. Bahkan ia menargetkan Pelabuhan Kenyamukan sudah tuntas pembangunan fisiknya. Karena dianggap bisa jadi akses utama arus barang dan komoditi. “Sehingga disparitas harga di Kutim juga ikut terpotong. Karena barang masuk lewat jalur laut,” tuturnya. Kemudian terminal, Ardiansyah juga berharap ada peningkatan kelas Terminal Sangatta. Tentu saja targetnya menjadi tipe A, mengingat Kutim menjadi perlintasan utama antar provinsi. “Jadi jalur Kaltim-Kaltara harus lewat Kutim. Jadi dirasa perlu ada peningkatan tipe terminal,” pintanya. Selain itu, Ardiansyah juga menyinggung terkait peningkatan dan perawatan jalan. Khususnya yang berstatus jalan nasional di Kutim kerap mengalami kerusakan. Ia meminta agar ada anggaran taktis yang bisa menangani kerusakan jalan dengan cepat. “Saya tidak bisa mengatakan seperti apa kondisinya. Intinya ya seperti itu. Akan lebih bagus kalau kalau dilihat langsung,” tuturnya. Selanjutnya, Ardiansyah mendapat kabar jika ada perubahan mengenai UU Jalan. Kini dalam aturan baru itu, APBN bisa membiayai jalan milik kabupaten. Hal ini diamini pula oleh para legislator, ia pun berharap agar ada kucuran anggaran dari pemerintah pusat. “Jadi kami akan melanjutkan dari anggaran yang sudah diberikan. Kami siap untuk berkomunikasi soal itu,” tandasnya.

ANGIN SEGAR KENYAMUKAN

Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan pun turut mendapat angin segar. Kunjungan komisi V DPR RI memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan mengucur untuk melanjutkan pembangunan fisik pelabuhan. Hal itu disampaikan Ketua Rombongan Komisi V DPR RI, Andi Irwan Aras. Saat menuju Kutim pada Senin sore, mereka langsung mengarah ke Pelabuhan Kenyamukan dan melihat kondisinya. Hasilnya dipastikan, akses jalan penghubung dan causeway pelabuhan akan dibangun memakai APBN. Ia yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini mengatakan, akses jalan masuk pelabuhan dan causeway yang akan dibantu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diminta untuk mengerjakan akses jalan. “Sementara Kemenhub (Kementerian Perhubungan) akan kami dorong untuk mengerjakan causeway,” ucap Irwan Aras. Namun ia meminta agar Pemkab Kutim tidak tinggal diam. Pekerjaan fisik lain seperti bangunan terminal penumpang, perkantoran, dan lainnya dapat dilakukan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena sejatinya kewenangan atas pelabuhan ini sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. “Jadi itu kewajiban Pemkab dan kami harap juga bisa berjalan beriringan progres pembangunannya,” tuturnya. Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub, Subagiyo juga angkat bicara. Menurutnya, Pelabuhan Kenyamukan ini sebenarnya progresnya sudah berjalan 50 persen. Karena dermaga dan trestle atau jembatan serta sisi darat yang sudah siap dibangun. “Jadi pelabuhan ini sudah siap jalan. Karena sudah ditetapkan sebagai pelabuhan jalur tol laut, maka kami siap bantu,” ujar Subagiyo. Dipastikan, Kemenhub akan menyiapkan anggaran pada tahun depan. Sayangnya untuk nominal dirinya belum bisa memastikan besarannya. Sementara untuk akses jalan akan menjadi ranah Kementerian PUPR yang mengerjakannya. “Jadi nanti material datang bisa lewat laut atau melewati darat. Karena dermaga kami lihat masih berfungsi baik,” tandasnya. BCT/ZUL

Sumber: