Legislator Asal Anggana Minta Pemkab Kukar Bangun Akses Jalan, Upaya Hubungkan Tiga Desa Terpencil

Kukar, nomorsatukaltim.com - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3. Yakni Kecamatan Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu, Abdul Wahab Arief mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk memperhatikan infrastruktur disana. Terutama tiga desa di Kecamatan Anggana, yang sangat jauh dari kata pemerataan.   Ketiga desa itu ialah, Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan dan Desa Tani Baru. Yang dimana tiga desa memiliki potensi yang turut menyumbang pemasukan untuk APBD Kukar tiap tahunnya.   Abdul Wahab menjelaskan, pentingnya akses jalan darat yang menghubungkan tiga desa itu ke daratan Kecamatan Anggana. Dimana tiga desa itu berada di Delta Mahakam, di daerah muara. Ia menginginkan adanya jembatan yang menghubungkan satu sama lainnya. Dengan tujuan pemerataan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk tiga desa itu.   Kalau pembangunan ini terjadi, ada akses jalan mungkin jarak tempuh nelayan tidak lagi berjam-jam menuju ke Sungai Mariam mungkin hanya beberapa menit saja sudah bisa sampai kalau itu sudah ada jalan," ujar Abdul Wahab kepada Disway Kaltim.   Karena dikatakan oleh Abdul Wahab, permasalahan yang dialami tiga desa tersebut sangatlah kompleks. Tidak hanya kesulitan akses transportasi, juga kesulitan air bersih. Sehingga apabila akses jalan dibangun, tentu pemenuhan kebutuhan dasar tersebut bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat disana.   "Adanya akses jalan ini juga akan mempermudah mobilisasi dan tentunya kondiai ekonomi lebih lancar," lanjut Abdul Wahab.   Memang pemenuhan kebutuhan dasar untuk warga tiga desa belum menemukan titik temu atau titik penyelesaian yang menguntungkan. Dimana warga tiga desa tersebut pun kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar listrik. Hanya menggunakan mesin genset, itupun tidak termanfaatkan selama 24 jam penuh.   Sementara untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, harus membeli dari Desa Kutai Lama dengan menggunakan kapal. Yang dikelola oleh pihak swasta. Jika infrastruktur ini bisa disiapkan oleh Pemkab Kukar, dan dikelola oleh BUMDes, tentu berdampak penuh kepada kecamatan atau Kabupaten Kukar sendiri, karena akan menjadi sumber PAD baru.   "Bisa menghasilkan PADes, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan harga yang terjangkau," tutup Abdul Wahab. (ADV/mrf)

Sumber: