Hebat! Kaltim Masuk Nominator KPPU Award 2021

Sebagaimana halnya peningkatan indeks persaingan usaha di Kaltim, katanya, di mana kondisi ini didukung dengan peningkatan dimensi regulasi yang menandakan Pemprov Kaltim telah mengeluarkan berbagai kebijakan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Hal ini ditandai adanya kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan asistensi kebijakan persaingan usaha yang bertujuan untuk menginternalisasikan prinsip persaingan usaha dalam suatu kebijakan daerah.

Di samping itu, Manaek juga melihat dimensi kelembagaan Pemprov Kaltim ikut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Hal ini menandakan konsistensi Pemprov  dengan KPPU dalam melakukan berbagai kegiatan, salah satunya pada sektor kemitraan berjalan cukup baik.

Kabid Kajian Advokasi Kanwil KPPU Kalimantan Charisma Desta Ardiansyah menyebut, pemerintah daerah bersama Kanwil V KPPU Kalimantan telah membentuk Satgas Kemitraan Peternakan dan melakukan berbagai upaya advokasi terhadap pemangku kepentingan di sektor peternakan pada tahun ini.

"Kita dari KPPU dengan pemerintah provinsi, setidaknya bersama-sama berusaha menjaga stabilitas harga pangan," katanya.

Namun kerja sama ini tidak hanya berjalan di sektor peternakan saja, katanya, lantaran KPPU bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, juga melakukan upaya advokasi pada kemitraan di bidang ritel, perkebunan kelapa sawit, perdagangan umum, koperasi, transportasi, dan sektor lainnya.

Di sisi penegakan hukum, Kabid Penegakan Hukum Kanwil V KPPU Kalimantan Mansur menyebut aspek kemitraan UMKM menjadi fokus besar KPPU pada 2021. Terdapat 16 pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU, di mana 5 di antaranya berlokasi di Wilayah Kerja Kanwil V seperti di Kutai Kartanegara, Kabupaten Kotawaringin, Bulungan, Ketapang, dan Penajam Paser Utara (PPU).

Sementara itu, Mansur juga memaparkan data secara nasional, di mana KPPU telah menyelesaikan 47 laporan dari 174 laporan yang ditangani tahun ini, serta menangani 29 penelitian perkara inisiatif. Delapan di antaranya lanjut ke tahap penyelidikan.

"Jumlah perkara KPPU yang diputus sepanjang tahun 2021 pun signifikan, yakni 23 perkara dengan 6 putusan KPPU dikuatkan di Pengadilan Niaga," terangnya.

Dari sisi merger dan akuisisi, KPPU telah menerima 187 notifikasi, yang 58 di antaranya merupakan notifikasi perusahaan asing. Sebagian besar notifikasi asing tersebut berkaitan dengan industri manufaktur, konstruksi, dan perkebunan.

Atas peran aktif Pemprov Kaltim dalam pelaksanaan kemitraan dalam bentuk advokasi dan pengawasan dan bersinergi dengan Kanwil V KPPU Balikpapan, pada tahun 2021 Pemprov Kaltim menjadi nomitator penerima Penerima Penghargaan KPPU Award. Anugerah tersebut akan diberikan pada kegiatan penganugerahan yang akan dilaksanakan pada 14 Desember mendatang. (ryn/ava

Sumber: