Pemprov akan Bikin Jalan Alternatif ke Bandara APT, Pekerjaannya Lagi Dicicil

Pemprov akan Bikin Jalan Alternatif ke Bandara APT, Pekerjaannya Lagi Dicicil

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Tak ingin terus bergantung pada jalan nasional. Pemprov Kaltim akan membuat jalan alternatif menuju Bandara APT Pranoto. Jalur ini, diupayakan bisa lancar dilewati meski saat musim banjir!

Hingga saat ini, akses menuju Bandara APT Pranoto Samarinda masih melalui Jalan D.I Pandjaitan-Kebon Agung. Dari Terminal Lempake, berlanjut ke Tanah Merah dan Sungai Siring.

Masalah yang kerap terjadi adalah, jalur ini rentan tak bisa dilewati saat banjir. Terutama di kawasan Lempake. Kendaraan roda 2 dan roda 4 rendah, tak akan mampu menerjang banjir sedari Simpang Alaya.

Jalur melewati jalan nasional ini sendiri bukan satu-satunya akses menuju bandara, sebenarnya. Untuk melewati titik banjir Lempake, pelaku perjalanan bisa melalui rute dalam, Gunung Lingai, yang tembus ke Simpang 3 Lempake. Jalur lainnya, melewati Bengkuring – Bayur – Berambai – Simpang Muara Badak.

Namun dua jalur alternatif tersebut. Memiliki masalah yang sama dengan jalur utama; banjir di kala hujan deras.

Masalah lainnya, sebagian besar akses tersebut dalam kondisi rusak. Walau kerap dilakukan perbaikan di titik-titik tertentu.

Melihat situasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang – Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, sedang dalam upaya membangun jalur alternatif ke bandara. Melalui Jalan Ring Road IV segmen Jalan Batu Besaung hingga tembus ke jalur Kelurahan Budaya Pampang. Direncanakan, jalan alternatif ini sepanjang 11 kilometer.

Kepala Dinas PUPR–PERA Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengungkapkan, fokus pekerjaan saat ini masih berkutat di pembebasan lahan. Yang dilakukan secara mencicil.

“Dari tahun 2021 itu udah mulai pembukaan lahan dan pembebasan lahan. Jadi mencicil pembebasan lahan dan pembangunan,” ungkapnya ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/11).

Diakuinya, progres pembebasan lahan terhitung lambat. Baru sekitar 800 meter sampai 1 kilometer. Tetapi eksekusi pembayaran ganti rugi ke masyarakat sebentar lagi terealisasi. Di APBD Murni Tahun Anggaran 2022, diperkirakan akan digelontorkan untuk pembebasan lahan sebanyak Rp 30 miliar. Secara keseluruhan, pembebasan lahannya memakan dana sekitar Rp 300 miliar.

“Pembebasannya Rp 300 miliar lebih itu. Anggarannya berkala. 2022 kita alokasikan Rp 30 miliaran karena banyak–banyak belum tentu terserap. Kita fokus di pembebasan lahan dulu.”

“Kalau misalnya yang ada ini lancar (bisa dibebaskan), di APBD Perubahan bisa kita tambah,” jelas Fitra. Kekhawatiran masyarakat adalah jalan alternatif ini juga adalah daerah rawan banjir. Ia merasa itu hal yang wajar di tiap daerah mengalami banjir, jika melihat topografinya. Pihak PUPR akan menyiasati permasalahan tersebut.

Yang jadi kekhawatiran masyarakat adalah, jalur yang dilalui oleh jalan alternatif itu termasuk kawasan rawan banjir. Menjawab itu, Fitra menegaskan bahwa PUPR tidak abai dengan kondisi tersebut. Sejumlah skenario sudah disiapkan agar jalur alternatif yang dibangun, tidak mendapati kendala yang sama dengan jalur utama.

“Kalau masalah banjir atau tidak kan, setiap jalan itu kan ada yang rendah. Nah tinggal gimana cara pembangunannya saja. Bisa ditinggikan bawahnya, kasih gorong–gorong,” jelas Fitra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: