DPRD: Harga PCR di PPU Harus Seragam, Kalau Bisa Gratis

PPU, nomorsatukaltim.com - Penyedia layanan tes swab PCR di Penajam Paser Utara (PPU) diminta untuk ikut menurunkan harga. Malahan kalau bisa tidak perlu bayar.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga tes PCR diturunkan. Anggota Komisi III DPRD PPU, Zaenal Arifin mengapresiasi hal tersebut. Pun meminta untuk penyedia layanan tes PCR di Benuo Taka menyeragamkan harga sesuai kebijakan orang nomor satu di RI itu.

"Ya harus mengikuti. Kalau ketahuan menerapkan harga Rp 300 ribu ke bawah (masyarakat), maka pemerintah harus bertindak tegas," tuturnya, Selasa 2 November 2021.

Meski tarif sudah dibuat lebih murah, menurutnya, PCR masih memberatkan masyarakat. Misalnya, satu keluarga memiliki keperluan mendesak ke luar pulau. Jika terdapat 4 orang, maka perlu menyiapkan dana lebih sebesar Rp 1,2 juta. Untuk sekali jalan.

Maka penurunan harga tes PCR dianggap tidak menyelesaikan masalah. Sebab, biaya tes PCR tetap saja akan membebani.

Karena bagaimana pun, tidak semua orang yang naik pesawat memiliki dana berlebih. Masih banyak orang yang merasa berat dengan beban membayar tes PCR.

"Sampai sekarang saya masih tidak habis pikir, yang sudah divaksin juga perlu PCR itu konyol."

"Saat ini malah ditambahin lagi. Tak hanya perjalanan udara, tapi perjalanan darat dengan jarak tertentu. Ini kan ngawur," tegasnya.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 memang harus tetap digalakkan. Namun pemerintah mesti paham bahwa selama pandemi, selain kesehatan, ekonomi masyarakat juga hancur-hancuran.

Apabila tes PCR masih dianggap sebagai cara pengujian terbaik. Paling tidak, kata Zaenal, warga diberi kompensasi.

"Kalau memang mau ngotot harus tes PCR, ya bisa saja. Tapi yang nanggung pemeriksaan. Jangan lagi masyarakat," tandasnya.

Lebih lanjut, kondisi PPU sedikit banyak juga terdampak dengan adanya kewajiban tes PCR ini. Termasuk dalam urusan pemerintahan. Khususnya pada beban anggaran pejabat yang melakukan perjalanan dinas.

"Satu sisi kita perlu perjalanan ke luar daerah. Tapi juga wajib melakukan tes itu, dan bayar," tutup Zaenal kesal. RSY/AVA

Sumber: