Pimpin Korpri PPU, Muliadi Isyaratkan Tunda Iuran Anggota

PPU, nomorsatukaltim.com - Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Penajam Paser Utara (PPU) resmi berganti. Sementara kepengurusan baru belum terbentuk, mereka sudah dinanti satu PR besar. Yakni membuat keputusan penundaan iuran anggota. Mengapa demikian?

Kepengurusan baru Korpri PPU periode 2021-2026 resmi dipimpin oleh Plt Sekkab PPU Muliadi. Dari 40 pemilik suara, ia memperoleh 25 suara. Mengalahkan dua calon lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin dengan perolehan 10 suara, dan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) PPU dr Jansje Grace Makisurat yang mendapat 5 suara.

Menanggapi kemenangan pemungutan suara itu, Muliadi enggan terlalu bereuforia. Menurutnya, siapa pun yang menjadi nakhoda, sama saja. Sama-sama bertujuan membawa Korpri PPU lebih baik lagi.

"Ini amanat yang berat, kita akan pikul bersama selaku ASN. Dan pemilihan ini sangat demokratis. Tidak ada yang menang dan kalah, sama-sama ASN," ucapnya ditemui usai Musyawarah Kabupaten (Muskab) Korpri PPU, Kamis, (14/10/2021)

Selanjutnya, tim formatur yang berjumlah 7 orang; Muliadi, Alimuddin MA (DPMPTSP), Ahmad Usman (Asisten 2), Suhardi (Kadisnaker), Kabag Umum setwan, Muhtar, serta 3 orang dari PGRI. Diberi mandat 7 hari untuk menggelar pleno. Beserta pembentukan kepengurusan baru.

"Senin depan akan kami rapatkan. Kita akan rumuskan dengan seluruh pengurus ke depan. Karena, biar ada ketuanya. Kepemimpinannya kolektif kolegial," ungkapnya.

Ketua Korpri PPU periode sebelumnya, Tohar mengucapkan selamat pada penggantinya itu. Pun, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU ini berpesan beberapa hal padanya.

Yang pertama ia mengingatkan bahwa Korpri tetap harus berpegang pada marwah organisasi. Yang berada di luar kedinasan. Namun memiliki tujuan untuk membina solidaritas dan soliditas sesama warga Korpri.

"Tetap memberikan pengayoman terhadap warga Korpri yang menjalankan tugas dan jabatan sehari-hari. Kemudian semakin bisa menyejahterakan anggotanya. Dari, oleh, dan untuk warga korpri itu sendiri. Itu harapan saya," jelasnya.

Penundaan Iuran Korpri Bakal Dibahas saat Pleno

Pada September lalu, muncul aspirasi dari sebagian PNS di PPU. Meminta agar pengurus tidak dulu memotong gaji mereka untuk iuran organisasi. Dampak dari macetnya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau instensif.

Permohonan itu hingga kini belum diputuskan. Tohar menuturkan ada beberapa hal yang membuat permintaan itu belum diakomodir. Utamanya soal perpindahan kepengurusan ini. Membuat konsentrasi terpecah.

"Kami tidak memandang besar kecilnya iuran, karena itu subjektif. Yang jelas, hal itu tetap harus direspons," ujarnya.

Kala itu, Tohar menuturkan akan membawa persoalan ini dalam muskab kali ini. Dan dalam muskab tadi, ada keputusan baru dibuat. Agar persoalan itu akan kembali dibahas dalam pleno pengurus yang akan dibentuk nanti. Jadi dilegasikan lagi ke pengurus yang baru.

"Karena belum diputuskan, maka itu persoalan ini didelegasikan lagi ke pengurus yang baru terbentuk nanti," sebut Tohar.

Sumber: