Program Andalan Dukcapil PPU Macet Gegara Tak Ada Anggaran

PPU, nomorsatukaltim.com - Akibat tak ada anggaran operasional, program andalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Penajam Paser Utara (PPU). Yaitu layanan jemput bola administrasi penduduk (adminduk). Terpaksa dihentikan terhitung sejak bulan ini.

Defisit anggaran di 2021 memang menjadi persoalan belakangan ini di lingkup Pemkab PPU. Beberapa program di berbagai OPD mesti dirasionalisasi. Menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang menipis.

Kepala Dinas Dukcapil PPU, Suyanto menyesalkan program pendekatan layanan pada masyarakat di tingkat desa/kelurahan ini ikut terhambat. Padahal hasilnya sangat signifikan. Sejak berjalannya program tersebut pada awal tahun 2020 lalu itu. Percepatan pelayanan dapat digenjot secara prima.

"Dukcapil itu dasarnya ya pelayanan. Lewat program ini, kami berhasil mendata jumlah penduduk PPU dengan lebih pasti. Karena banyak warga yang berdomisili di PPU, tapi belum ber-KTP PPU," ungkapnya, Rabu, (13/10/2021).

Pertumbuhan penduduk itu secara data terlihat setelah melayani ribuan masyarakat di berbagai wilayah desa/kelurahan. Di semester pertama 2020 ada sekira 5.000 penambahan penduduk. Pada semester keduanya, ada 6.000 penambahan. Sementara pada semester pertama 2021, ada penambahan 4.000 warga PPU. Total jumlah penduduk PPU saat ini 185.066 orang.

“Layanan jemput utamanya sudah menyasar di tiga wilayah kecamatan, Sepaku, Babulu, dan Waru. Wilayah yang betul-betul jauh dari kantor Dukcapil. Makanya mereka antusias betul saat kami datang,” sebut Suyanto.

Dari layanan yang sudah berjalan, hanya tersisa satu wilayah kecamatan, yakni Penajam. Sejumlah wilayah di kecamatan Penajam belum terlayani program jemput bola mengingat masih satu wilayah dengan kantor Dukcapil. Namun sejatinya telah masuk proyeksi berikutnya. Di antara desa yang akan jadi sasaran ialah Desa Bukit Subur, Kelurahan Pantai Lango, Gersik, dan Sotek.

Meski di area Penajam, tetapi wilayah-wilayah tersebut memiliki jarak cukup jauh dari pusat layanan adminduk, yakni kantor Dukcapil. Selain itu, akses menjadi salah satu kendala masyarakat mengurus layanan di kantor Dukcapil.

“Tapi, kami juga perlu melakukan program itu lagi di kecamatan lainnya. Karena pasti ada saja warga yang belum mengurus," ucapnya.

Sementara ini, Dukcapil PPU hanya mengandalkan pelayan di kantornya. Dan pelayanan secara online.

Lanjut Suyanto, penghentian sementara layanan ini dikarenakan tidak adanya anggaran yang bersumber dari APBD. Sementara anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, sudah habis digunakan. Digunakan untuk operasional layanan di wilayah sebelumnya. Mulai Januari-September.

“Saya diberitahu BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), bahwa anggarannya tidak ada. Jadi kami belum tahu sampai kapan. Yang jelas kalau ada anggaranya kami jalan lagi,” tuturnya.

Setidaknya, kebutuhan dana untuk menjalankan program ini sekira Rp 40 juta sebulan. Itu untuk memenuhi kebutuhan operasional 12 petugas yang turun ke lapangan.

Satu hal, karena program ini tak berjalan maksimal. Target pencapaian adminduk 200 ribu plus 1 penduduk bakal sulit terpenuhi. Berimbas pada tertundanya persiapan penambahan kursi anggota DPRD PPU menjadi 30 orang.

Sumber: