Disdikpora Kecewa Ada Perusahaan Tak Izinkan PTM Terbatas

PPU, nomorsatukaltim.com - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin berang. Pasalnya ada satu sekolah yang belum menggelar pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT). Alasannya karena belum mendapatkan permit dari perusahaan. Seperti diketahui, kabupaten termuda kedua di Kalimantan Timur (Kaltim) ini sudah menggelar PTMT sejak Agustus lalu. Namun demikian, ada satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Waru urung menggelarnya. SD Negeri 11 berada di Kelurahan Waru. Tepatnya berada di wilayah perusahaan Waru Kaltim Plantation (WKP). Sebuah perkebunan sawit. Nah, perusahaan inilah yang disebut Alimuddin tidak memberikan izin pelaksanaan PTMT. Sebabnya ialah kebijakan perusahaan mengenai protokol kesehatan (prokes). Ia mengatakan kebijakan menggelar PTMT ini perlu digelar segera untuk mengurangi dampak learning-loss. Atau menurunnya pengetahuan para siswa karena sudah setahun lebih pembelajaran tak normal. Alias melalui online. Terlebih, sambungnya, PTMT dilaksanakan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini sudah melandai. Jadi seharusnya sudah tak ada kendala. “Memang PTMT menjadi kebijakan sekolah. Dan sekolah itu ada di wilayah perusahaan. Tapi, saya tidak ingin anak-anak didik kita kehilangan learning loss terlalu lama. Karena metode daring yang kita laksanakan, cukup menurunkan daya pengetahuan mereka,” kata Alimuddin, Kamis (30/9/2021). Adapun kebijakan PTMT ini sudah jelas. Mengacu sesuai dengan instruksi dan syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Yang menyebutkan boleh dilaksanakan sepanjang wilayah tersebut berstatus kuning atau hijau. Dan saat ini, sudah sepekan lalu zona kuning dan hijau menandai grafis peta kasus COVID-19 di Benuo Taka. Satu sisi, Alimuddin mengapresiasi kebijakan perusahaan WKP. Yang memberlakukan pengetatan aktivitas sekolah sebagai upaya menekan resiko penyebaran virus. Namun dengan kondisi wilayah dengan resiko lebih rendah kali ini, seyogyanya perusahaan bisa memanfaatkan kebijakan pusat maupun daerah tersebut. Mengingat, kegiatan pembelajaran di sekolah dipastikan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sesuai dengan berbagai kajian penerapan yang telah ia godok. “Kesempatan (PTMT) ini harusnya diambil oleh perusahaan. Jangan sampai perusahaan itu melakukan pengetatan tapi justru dimaknai sebagai pelarangan. Nah kami tidak mau seperti itu. Logika berpikir kita lebih steril di hutan daripada di kota,” ungkap Alimuddin. Untuk diketahui, seluruh sekolah yang ada di bawah naungan Disdikpora PPU, tingkat SD dan SMP sudah menggelar PTMT tanpa ada hambatan. Pengantisipasian terbentuknya klaster sekolah sudah dilakukan. Dengan membatasi kegiatan pembelajaran hanya dua jam, pun kapasitas siswa maksimal 50 persen. Selebihnya, penerapan 3M secara ketat wajin dipatuhi. Serta terbentuknya Satgas COVID-19 tiap sekolah yang melibatkan posko PPKM di masing-masing wilayah. “Disdikpora kecewa. Kita tidak tahu kondisi ke depan seperti apa, untuk saat ini jangan sampai kita kehilangan momentum. Apalagi berdampak terhadap learning loss anak didik kita yang merupakan masa depan bangsa,” urai Alimuddin kepada Disway Kaltim.

Bukan Menolak

Untuk mengurai persoalan ini, pihak perusahaan WKP sudah datang ke Disdikpora PPU. Melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi terbaik. Menurutnya, penyebab kejadian ini ada pada kurang koordinasinya internal perusahaan. Meski Alimuddin merasa hal ini cukup terlambat, namun ia memastikan perusahaan telah menyetujui adanya PTMT. "Kalau sekarang baru mau dimulai rapat, ya sudah terlambat. Seolah-olah pemerintah ada di bawah perusahaan. Kan seharusnya mereka mengikuti aturan pemerintah. Jadi hasilnya rapat, akan segera dilaksanakan PTMT dalam waktu dekat," jelasnya. Terpisah, pihak perusahaan WKP, Bagian CSR Officer Zakaria menegaskan perusahaan mendukung penuh gelaran PTMT. Namun begitu kesan untuk menolak pelaksanaan pembelajaran langsung itu tidak tepat. "Sebenarnya bukan miskomunikasi. Pada intinya, kami mendukung PTMT itu. Cuma kami perlu mempersiapkan skema yang tepat untuk pelaksanaannya," tuturnya. Skema yang sedang dirumuskan itu Ialah menyesuaikan penerapan pencegahan COVID-19, yang ada di kawasan perusahaan dan pada kegiatan sekolah itu nanti. Yang ditakutkan ialah terbentuknya klaster sekolah. Seperti yang banyak terjadi di daerah lain. Makanya perlu skenario yang tepat. Dengan tujuan untuk kebaikan bersama. "Karena jedanya cukup lama tidak ada pembelajaran tatap muka. Jadi memang perlu dipersiapkan segala sesuatunya," terang Zakaria. Adapun ia memastikan pelaksanaan PTMT di SD Negeri 11 itu akan segera bisa dilaksanakan. "Dan selama persiapan itu belum berjalan, perusahaan juga memastikan bahwa proses pembelajaran secara daring tetap berjalan dengan optimal. Seperti yang sebelumnya," tutupnya. (rsy)

Sumber: