Sayang Banget, Pengajuan DAK Sekolah di Kaltim Masih Rendah

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddin mendorong para pemimpin sekolah di Kaltim untuk aktif mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena selain Balikpapan, tingkat pengajuan dari Bumi Etam masih relatif rendah.

Belum banyaknya ajuan DAK dari sekolah-sekolah yang ada di Kaltim menjadi catatan bagi Heitifah. Lantaran, sayang saja jika slot penganggaran tersebut dilewatkan. Karena bisa menjadi sumber dana lain, untuk peningkatan sekolah. Baik berupa peningkatan sarana fisik dan non fisik.

"DAK itu sebenarnya adalah sumber pembangunan yang harus diraih atau direbut karena berbasis pengajuan, jadi itu hak masing-masing daerah," ujarnya di hadapan puluhan kepala sekolah dalam kegiatan  Optimalisasi DAK Fisik dan Non Fisik-BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, di Hotel Novotel, Selasa (21/9).

Heitifah kemudian mengapresiasi capaian anggaran DAK untuk Balikpapan yang mencapai Rp 30 miliar tahun ini. Itu belum termasuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan total perkiraan sekitar Rp 109 miliar.

"Kami bangga Balikpapan mendapat DAK cukup besar. Memang Balikpapan menjadi one of the best ya. Kita selalu menjadikan mereka referensi," katanya.

Optimalisasi DAK yang dicontohkan Balikpapan, kata dia, dimulai dari transparansi anggaran sampai partisipasi orang tua atau wali murid yang sangat mendukung langkah sekolah untuk mengajukan DAK sesuai kebutuhan sekolah. 

"Dorongan publik cukup besar sehingga disorot terus. Jadi lolos terus enggak mungkin ada sesuatu yang luput dalam pemetaan DAK, apalagi sekarang lebih fleksibel," jelasnya.

Menurutnya, sekolah-sekolah di daerah lain juga punya kesempatan yang sama. Ada banyak yang bisa diraih jika cukup aktif menjalani prosedur pengajuannya. Mulai dari timeline atau pemanfaatan waktu pengajuan, persyaratan dan lain-lain, supaya pembangunan infrastruktur maupun kegiatan terkait COVID-19 yang juga relevan dengan kondisi saat ini, bisa direalisasikan masing-masing sekolah. "Misalnya toilet. Itu kan penting," katanya.

Berdasarkan kunjungan Direktur SMP Ditjen PAUD dan Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi  (Kemendikbud Ristek) Mulyatsyah. Beberapa sekolah di Kaltim sangat memerlukan bantuan perbaikan infrastruktur toilet sekolah.

"Jadi mudahan dengan kegiatan ini, sekolah-sekolah bisa mendapatkan pendanaan APBN lebih besar. Yang penting keaktifan dari daerah dan dukungan dari pemerintah pusat juga," lanjut Heitifah. 

Satu hal yang membuat pengurusan DAK dipermudah atau fleksibel saat ini, kata dia, karena segala sesuatunya diserahkan kepada masing-masing pimpinan sekolah, tidak lagi diatur oleh Disdikbud di daerah maupun pemerintah pusat.

Namun demikian sekolah tetap wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan cara selalu terbuka terhadap pencapaian apa saja yang sudah diraih dengan penyaluran DAK tersebut.

Ada pun kendala yang secara umum dihadapi sekolah-sekolah di daerah dalam pengajuan DAK, antara lain masih banyak sekolah belum menyadari adanya bantuan dari pemerintah pusat. Atau belum mampu membuat suatu usulan yang baik.

"Atau bisa jadi belum mengikuti proses yang benar. Jadi ada yang terlambat, (dokumen pendukung) tidak lengkap. Itu sering terjadi," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Muhaimin menambahkan, kendala lainnya yakni sekolah tidak menugaskan orang yang kompeten saat mengurus segala keperluan pengajuan DAK. Sehingga saat pengajuan tidak maksimal.

Sumber: