Sektor Batu Bara Penyumbang PHK Paling Banyak

Kukar, nomorsatukaltim.com - Semenjak pandemi COVID-19 di Kutai Kartanegara (Kukar) meluas. Semua sektor ekonomi pun langsung terdampak. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) marak terjadi.

Terlebih di Kukar yang memang kaya akan sumber daya alam (SDA). Tentu banyak perusahaan yang membenamkan investasinya di Kukar. Tercatat, semenjak pandemi COVID-19 terjadi pada Maret 2020 lalu. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar menerima laporan sebanyak 2.568 pekerja. Di antaranya 1.592 pekerja yang terpaksa dirumahkan. Sisanya yakni 976 pekerja harus menerima kenyataan di-PHK. Berdasarkan data per tanggal 7 Juli 2021. Terbanyak dan hampir seluruhnya dirasakan di sektor pertambangan. Hanya satu dunia usaha bidang perkebunan yang masuk catatan Distransnaker Kukar melakukan hal serupa. Itu pun hanya dirumahkan saja sebanyak 223 karyawan. "Selama pandemi ini paling banyak dari sektor pertambangan, kalau perkebunan masih bisa bertahan, karena termasuk investasi jangka panjang, tambang ini kan investasi jangka pendek," ungkap Kepala Distransnaker Kukar, Hamly, pada Disway Kaltim, Rabu (25/8). Angka ini disebut Hamly merupakan data riil yang terjadi di lapangan. Karena memang hampir seluruh dunia usaha yang berinvestasi di Kukar, kooperatif dan pro aktif melaporkan karyawannya. Ketika memang ada merumahkan ataupun memutuskan hubungan kerjanya.   Diketahui, memang proses merumahkan ataupun mem-PHK karyawan menjadi atensi pemerintah tingkat daerah hingga tingkat pusat. Menanggulanginya, pemerintah pusat diketahui sejak tahun lalu sudah meluncurkan konsep kartu prakerja. Di mana memberikan pelatihan dan insentif kepada karyawan yang ter-PHK. Tujuannya, agar pekerja yang harus terputus masa kerjanya memiliki keahlian untuk membuka usaha sendiri. Hal sama dilakukan di tingkat daerah. Dengan mendata dan memberikan pelatihan kepada masyarakat atau karyawan yang terkena PHK. Melalui berbagai program pelatihan dari Distransnaker Kukar. Juga memberikan pelatihan reguler yang didaftarkan oleh pihak kecamatan kepada Distransnaker Kukar. Namun dikarenakan harus mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Menjadi salah satu kendala yang sangat dirasakan saat ini. Meski antusias masyarakat terbilang tinggi. "Antusiasnya tinggi sekali, dananya saja yang tidak mencukupi," lanjut Hamly. "Termasuk kita kerja sama dengan kementerian, misalnya mengikuti BLK. Kita mengirim masyarakat namun biaya dari pemerintah pusat. MoU sudah ada tapi terbentur pandemi mengumpulkan banyak orang," pungkas Hamly. MRF/ENY

Sumber: