Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD, Ketua DPRD Kukar: Jangan Ada Orang Titipan

Kukar, nomorsatukaltim.com - Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) membuka seleksi terbuka, untuk posisi dewan pengawas dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pelaksanaannya, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid meminta dilakukan dengan objektif.

Diketahui, seleksi terbuka itu adalah untuk mengisi posisi anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mahakam dan anggota Dewan Pengawas Perusda Tunggang Parangan. Dan Direktur Utama Perusda Tunggang Parangan.

Beberapa posisi lowong ini pun nanti akan dibuka baik untuk kalangan independen maupun orang yang berasal dari unsur pejabat pemerintahan di Kabupaten Kukar.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid pun berharap proses seleksi dapat dilakukan dengan objektif. Demi mendapatkan orang-orang yang benar cocok dan pas di bidangnya. Dengan mempertimbangkan skill dan pengetahuan yang direkrut. Sehingga memang visi misi yang diamanatkan kepada kedua perusda tersebut bisa berjalan dengan baik.

"Saya yakin ini akan memberikan efek yang positif bagi Perusda itu sendiri," ungkap Abdul Rasid pada Disway Kaltim, belum lama ini.

Tentu calon-calon yang diseleksi pun wajib benar-benar mengetahui apa tujuan Perusda ini dibangun. Sehingga harus benar-benar selektif dalam proses perekrutannya. Karena demikian kata Rasid, harus belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya.

Jangan sampai merekrut orang yang tak berkompeten di bidangnya. Yang pada akhirnya tidak menghasilkan income atau pendapatan besar bagi daerah. Apalagi tujuannya Perusda adalah sebagai wadah mendapatkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Masa Perusda kalah dengan BUMDes Sungai Payang yang setahun bisa mendapatkan penghasilan miliaran rupiah. Itu mereka peroleh untuk kegiatan BUMDes saja," lanjut Rasid lagi.

Perusda dengan jangkauan yang luas tentunya bisa menghasilkan lebih besar daripada BUMDes. Tentunya menjadi perhatian bersama bagaimana caranya kedepan orang yang dipilih memiliki kompetensi tersebut.

"Saya mengharapkan kalau memang itu dilaksanakan maka laksanakanlah secara objektif. Mempertimbangkan orang yang akan menduduki posisi dan harus transparan jangan ada titip-titipan," harap Rasid.

Politisi Partai Golkar ini pun menyebut, jika orang yang bakal menduduki jabatan tersebut tidak mesti asli putra atau putri daerah. Tapi harus melihat Perusda dalam arti luas, karena ingin bagaimana bisa memberikan pendapatan yang lebih besar untuk daerah. Sebagai sumber pendapatan baru untuk Kukar

"Karena sektor-sektor kan cukup besar, tinggal bagaimana mengolah potensi dan manajemen dalam mengatur Perusda itu sendiri," tutupnya. Adv/mrf/ava

Sumber: