Masyarakat PPU Harus Paham, Kondisi Keuangan Daerah Tak Baik-Baik Saja

Masyarakat PPU Harus Paham, Kondisi Keuangan Daerah Tak Baik-Baik Saja

PPU, nomorsatukaltim.com - Kondisi keuangan yang tidak terlihat baik-baik saja, seperti yang dialami Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) saat ini harus dimengerti oleh masyarakat.

Makanya soal memberikan pengertian ini menjadi argumentasi utama dalam menghadapi aspirasi warga. Infrastruktur masyarakat di Kecamatan Sepaku masih perlu perhatian lagi. Masih banyak kebutuhan pembangunan jembatan dan perbaikan jalan usaha tani menjadi kendala warga. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Bijak Ilhamdani. Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan ada tiga permintaan utama dari masyarakat di wilayah yang bakal dibangun ibu kota negara (IKN) baru itu. Yaitu untuk menormalisasi sungai untuk penanganan banjir dan penerangan jalan umum serta memperbaiki jembatan di akses usaha tani. Pekan lalu ia telah melakukan serap aspirasi (reses). Fokus di 3 desa dan 1 kelurahan. Desa Tengin Baru, Bukit Raya dan Karang Jinawi serta Kelurahan Sepaku. Untuk persoalan banjir ini, belakangan sering muncul. Berbagai hal menjadi penyebabnya. Namun dari keterangan warga, masalah utamanya ialah ada pada jalur pembuangan air yang tidak baik. "Makanya rata-rata masyarakat meminta pemerintah untuk menormalkan jalur Sungai Sepaku. Agar aliran air bisa kembali lancar," katanya. Satu masalah yang juga ia temukan ialah adanya infrastruktur jembatan yang jauh dari kata layak. Yang mana itu sangatlah mempengaruhi perekonomian masyarakat khususnya para petani. Di Kelurahan Sepaku jembatan yang hanya bisa dilalui satu kendaraan roda dua. Sementara di seberangnya ada berhektare-hektare lahan pertanian warga. Dan ini hanya satu-satunya akses mereka menuju ke sana. Alhasil, warga selalu merasa kesulitan saat musim panen tiba. "Yang menjadi persoalan itu karena di kelurahan, kita tahu anggaran yang diberikan terbatas. Tapi saya akan coba follow up ke dinas PUPR," ungkapnya. Bijak juga mengutarakan soal penerangan menjadi masalah baru untuk warga Desa Bukit Raya. Ini menjadi perihal lanjutan setelah banyaknya pembangunan soal peningkatan jalan di sana. Baiknya akses jalan membuat aktivitas kendaraan menjadi lebih masif. Makanya unsur penerangan ini menjadi penting untuk mengantisipasi adanya kecelakaan. "Masa jalanan sudah bagus, makanya perlu penerangan yang ideal," tuturnya. Terlepas dari itu, Bijak lebih banyak menyampaikan dan memberi pengertian soal kondisi PPU yang memprihatinkan. Selain karena pandemi COVID-19 masih ada persoalan anggaran yang "simpang siur". Bukan tanpa alasan ia menyebutnya demikian. Yaitu ada kesan pemerintah enggan terbuka soal kekuatan anggaran PPU. "Anggaran ini kan tidak jelas. Kita tahu masih (APBD PPU 2021) itu Rp 1,89 triliun. Tapi kita lihat banyak pencairan yang terkesan sulit. Adanya defisit ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah. Kita masih menduga-duga saja. Makanya saya katakan ini simpang-siur," tutupnya. (rsy/zul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: