Investasi di Daerah Tersendat, Ini Penyebab Versi Menteri Bahlil

JAKARTA, nomorsatukaltim.com - Investasi tak selamanya berjalan mulus. Ada beberapa penyebab tersendatnya investasi di daerah. Kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, salah satu yang menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha di daerah adalah ketidakpastian kesediaan lahan.

Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut. “Maka dalam rapat koordinasi ini, saya mau ada pembagian tugas yang jelas. Mana yang tugas pemerintah daerah, mana yang pemerintah pusat. Karena pusat tidak bisa mengurus tanah di daerah, yang tahu kan Gubernur dan para Bupatinya,” ungkap Bahlil dalam Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Sumatera di Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/6/2021), dilansir dari okezone.com. Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan investasi saja, tapi juga mewujudkan investasi yang berkualitas yang dapat melahirkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Bahlil menegaskan kembali, tugas pemerintah bukan hanya mengurus investasi yang besar saja, akan tetapi juga mengurus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “UMKM adalah benteng pertahanan ekonomi Indonesia. Kalau kata Bapak Presiden, mengurus UMKM itu mulia,” tambah Bahlil. Bahlil mengungkapkan, dalam penciptaan lapangan kerja, pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi. Sedangkan yang menciptakan lapangan kerja ialah dunia usaha. Maka dari itu, tugas pemerintah saat ini yaitu mempercepat proses perizinan. Kementerian Investasi/BKPM akan segera meluncurkan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PPBR) melalui Online Single Subsmission (OSS) pada 2 Juli 2021 mendatang. Ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam melakukan percepatan perizinan berusaha di Indonesia, termasuk bagi UMKM. Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan apresiasinya atas kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM beserta jajarannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Sumatra ini. Mahyeldi menyampaikan bahwa keberadaan investasi merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah tentunya akan membawa dampak positif seperti terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, peningkatan daya beli, dan perubahan kualitas taraf hidup ke arah yang lebih baik. “Agar investasi menjadi lebih menarik maka pemerintah daerah harus terus berupaya melakukan perubahan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah, dengan konsep pelayanan cepat, mudah, jelas, dan murah melalui sistem OSS, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, serta berupaya mewujudkan suatu lingkungan yang pro bisnis,” ujar Mahyeldi. Pemerintah daerah juga perlu melakukan inovasi serta mengembangkan kreativitas dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi di daerahnya. Paling tidak diawali dengan mengkaji sektor-sektor potensial yang ada di daerah masing-masing, sehingga daerah mampu membuat prioritas pengembangan investasinya. Menurut catatan Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Sumatra pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 yaitu sebesar Rp 52,3 triliun. Sedangkan khusus untuk provinsi Sumatra Barat, realisasi investasi pada periode yang sama untuk PMDN sebesar Rp 1.418,1 miliar dan PMA sebesar USD5,8 juta. Berdasarkan realisasi investasi PMDN dan PMA selama lima tahun terakhir (Januari 2016-Maret 2021), realisasi investasi di wilayah Sumatra mencapai Rp 767,2 triliun. Realisasi investasi terbesar masuk ke Provinsi Riau sebesar Rp 169,9 triliun, disusul Sumatra Selatan sebesar Rp 169,0 triliun, Kepulauan Riau Rp 110 triliun, Lampung Rp 55,7 triliun, Bengkulu Rp 28 triliun, Aceh Rp 25,6 triliun, Sumatra Barat Rp 25,5 triliun, Jambi Rp 25,2 triliun, dan Bangka Belitung sebesar Rp 18,5 triliun. (okz/zul) Berita ini telah terbit di okezone.com dengan judul Bahlil Bongkar Tersendatnya Investasi di Daerah

Sumber: