Rencana IKN Baru Harus Beri Ketenangan Warga PPU

PPU, nomorsatukaltim.com - Rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kaltim, tepatnya ke sebagian wilayah PPU perlu disambut dengan persiapan yang matang pemerintah. Agar agenda strategis Pemerintah Pusat itu tak menimbulkan masalah buat masyarakat sekitar lokasi baru.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD PPU, Sariman. Ia menyebutkan persiapan yang tengah dilakukan itu wajib turut mengkaji permasalahan yang dihadapi warga di daerah pilih (dapil) miliknya itu. "Ibu kota negara itu datang ke PPU, jangan sampai itu justru membawa masalah untuk warga di sini," ucapnya, Jumat, (18/6/2021). Khususnya warga yang tinggal di Kecamatan Sepaku. Titik pusat pemerintahan baru ada di wilayah itu. Meski tak semua wilayah masuk dalam kawasan inti. Diketahui, lokasi yang menjadi wilayah baru IKN itu sebagian besar masuk dalam konsesi perusahaaan. Berstatus wilayah hutan primer. Namun begitu, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tak sedikit warga yang tinggal di atas lahan itu. Jadi bisa saja ada beberapa kendala terkait lahan. "Mereka tinggal di sana sejak jaman dahulu, tinggal di atas konsesi perusahaaan. Secara turun temurun ada di situ. Mereka berkebun bertahun-tahun. Mereka di sana sejak perusahaaan itu belum ada di sana," bebernya. Pada akhirnya, jelas mereka tak dapat membuat legalitas atas tanah yang mereka tempati itu. Jadi menurutnya, pemerintah dalam hal ini juga perlu mencarikan solusinya. Agar kegelisahan itu gak semakin menjadi-jadi. "Harusnya pemikiran itu jadi perhatian pemerintah. Bagaimana kegelisahan itu bisa dijawab pemerintah. Ini catatan bagi kita, untuk memperjuangkan itu. Minimal ada ketenangan dari masyarakat," urainya. Kendati begitu, masyarakat tetap mendukung pemindahan IKN itu terjadi. Malah jika bisa secepatnya dilakukan. "Yang diharapkan, kalau bisa kebih cepat lebih bagus," sebutnya. Maka dari itu, Sariman berpesan untuk masyarakat PPU secara umum menyiapkan diri. Dalam mengambil peluang dari setiap potensi yang ada. "Masyarakat harus menyiapkan dari sisi kebutuhan pangan, jasa, industri dan sebagainya. Wujud dari bentuk dukungan itu," pungkasnya. (ADV/rsy)  

Sumber: