Perlu Banyak Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kutim, nomorsatukaltim.com – Ribut-ribut soal lowongan kerja (Loker) yang dikeluarkan oleh PT. Kobexindo Cement, berbuah Inspeksi Mendadak (Sidak). DPRD Kutim langsung turun ke lapangan Kamis (10/6) lalu. Namun hasilnya tak sesuai harapan. Maka perlu banyak koordinasi nantinya dengan instansi terkait.

Niat hati ingin mengklarifikasi secara langsung terkait Loker tersebut ke manajeman PT. Kobexindo. Apalah daya, tak ada satupun pihak manajemen yang berada di lokasi pabrik. Hanya mendapati Tenaga Kerja Asing (TKA) karyawan PT. Hongsi di lapangan. “Di lapangan yang operasi bukan PT. Kobexindo tapi PT. Hongsi. Namun Hongsi bukan yang memiliki legalitas perizinan. Yang punya justru Kobexindo. Nah ini yang nanti akan kita konfirmasi lagi ke Dinas terkait, termasuk Dinas pemberi izin,” ujar Agusriansyah Ridwan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Kira-kira Kobexindo yang memiliki izin pengelolaan pabrik semen ini, di mana kantornya. Untuk kita klarifikasi tentang penerimaan tenaga kerja ini,” imbuhnya. Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim itu, pihaknya tidak dalam kapasitas mempersoalkan bahasa mandarinnya. Tetapi saat bahasa mandarin dijadikan sebagai persyaratan orang diterima atau tidak, disitulah titik persoalannya. “Harusnya persyaratan itu tidak diberikan kepada putra-putri terbaik Kutim. Mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya, nanti setelah diterima baru diberikan pembekalan bahasa sesuai kebutuhan, bahasa inggris mungkin atau mandarin, tapi setelah diterima,” tegasnya. Sejatinya pembekalan bahasa itu agar komunikasi didalam dapat berjalan dengan baik. Apabila bahasa dijadikan patokan untuk penerimaan, maka dipastikan pekerja lokal bakal menjadi penonton di daerahnya sendiri. “Ini yang menjadi bahan koordinasi, apakah ini menjadi persayatan atau seperti apa. Tapi saat kami turun tidak bisa memastikan, karena yang berada di lapangan bukan orang yang membuat lowongan tenaga kerja,” tandasnya. (adv/bct)

Sumber: