Ali Munsyir; Dulu Jubir Pemerintah, Kini Jubir Rakyat

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Ali Munsyir Halim adalah satu dari legislator dari kalangan birokrat tulen. Puluhan tahun berada di posisi eksekutif, di lingkungan Pemkot Balikpapan. Sampai 2012, ia merupakan salah satu obyek yang diawasi. Saat ini, bekas jurubicara pemerintah itu menjadi pengawas eksekutif.

Di usianya yang mencapai kepala enam, Ali Munsyir terlihat masih tampak segar. Jabatannya kini sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan. Gaya bicaranya masih sama seperti saat dia memimpin bidang Humas Pemkot Balikpapan, pada medio 2010. "Apa yang diucapkan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud sudah tepat. Sesuai apa yang telah disusun DPRD. Dan itu sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Itu kan berkelanjutan," ujarnya, mengomentari isi pidato Rahmad Mas'ud soal rencana pembangunan infrastruktur dalam proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, dalam Rapat Paripurna Ke 22, masa sidang 2 DPRD Balikpapan, di Hotel Novotel, Rabu (2/6). Ia menyebut DPRD sudah menetapkan penyelesaian masalah banjir. Sementara pemerintah juga berkomitmen menuntaskan proyek tersebut dengan penganggaran secara jamak atau multiyears. "Ini seperti gayung bersambut. Masalah banjir ini kan sudah bertahun-tahun," katanya. Menurutnya, pengerjaan sebagian infrastruktur sudah dilakukan. Sementara progres di tahun ini mencakup upaya pembebasan lahan. "Kita akan koordinasi terus, baik secara internal dengan Ketua Komisi III dan koordinasi dengan mitra kerja di eksekutif," katanya. Suami dari Murniati itu, mengaku punya kesibukan lain sebagai Ketua Himpunan Keluarga Massenrempulu (Hikma) Balikpapan. Posisi organisasi berasas kekeluargaan itu salahsatu pilar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang saat ini dipimpin Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Adam. Organisasi kedua yang dipimpinnya saat ini adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) Balikpapan. Ia terangkan bahwa di dalam UU nomor 3/2005 menyebutkan ada tiga pilar organisasi olahraga nasional. Yakni Komite Olahraga Nasional (KONI) yang mengurusi olahraga prestasi, sementara Kormi mengurusi olahraga di luar prestasi. Pilar ketiganya yakni Masyarakat Penyandang Cacat (MPC). untuk mengakomodir bidang olahraga atlet difabel. "Kebetulan untuk di Balikpapan saya memimpin sampai periode kedua. Periode pertama 2016-2021, dan periode kedua 2021-2025," katanya. Karena tak dituntut berprestasi, maka kegiatan-kegiatan Kormi lebih condong pada pelaksanaan festival olahraga rekreasi masyarakat atau disingkat Formas. Biasanya kegiatan itu diinisiasi Disporapar Balikpapan. Selama periode kedua kepemimpinannya di Kormi Balikpapan, Ali Munsyir bertekad mengembangkan induk-induk olahraga Kormi. "Itu yang kita dukung dan kita kembangkan sekarang. Karena kalau dalam ADRT Kormi terbaru, ada 72 induk olahraga atau Cabang Olahraga (Cabor). Nah di Balikpapan baru ada 19," katanya. Ia bercerita bahwa pihaknya rutin mengikuti ajang Formas tingkat daerah sampai berencana mengijuti ajang serupa di luar negeri. Adapun kegiatan yang sudah pernah diikuti Kormi Balikpapan, seperti saat Formas ke 5 di Samarinda, tahun 2018. Dalam waktu dekat pihaknya sedang melakukan persiapan untuk mengikuti Formas ke 6 di Palembang, yang rencananya digelar antara tahun 2021 atau 2022. "Oktober tahun ini, kita juga persiapan mengikuti ajang Tapisa. Yakni festival olahraga rekreasi dunia yang akan diadakann di Sabon, di Portugal kalau tidak salah," ucapnya. Menurut Ali Munsyir, olahraga rekreasi merupakan salahsatu unsur penting bagi masyarakat modern. Jenis olahraganya macam-macam. Mulai dari memancing, berjalan atau jogging. Mengunjungi kebun raya, karnaval, lintas alam, bahkan piknik. Tujuan utamanya menjaga kebugaran jasmani dan rohani masyarakat. "Intinya menjaga kebugaran dan pikiran kita, agar tetap sehat lahir batin," katanya. Pria kelahiran Maroangin di Enrekkang, Sulawesi Selatan (Sulsel) 1956 itu, kembali menegaskan mendukung langkah wali kota yang baru, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan melalui reformasi birokrasi pemerintahan. Lantaran ia mengaku sudah sangat memahami seluk beluk birokrasi selama puluhan tahun menjabat sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kita harus dukung. Karena itu sesuai tujuan beliau, yakni akselerasi kinerja pemerintah dan membangun pemerintahan yang melayani masyarakat, bukan dilayani," urainya. Ali menghabiskan puluhan tahun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sejak jaman Balikpapan dipimpin Tjutjup Suparna, Imdaad Hamid, hingga pensiun di masa Rizal Effendi. Kemudian melanjutkan perjuangan dan berkontribusi untuk Balikpapan melalui DPRD Balikpapan. "Saya sudah 20 kali menduduki jabatan. Terakhir sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Balikpapan," katanya. Ia mengenang kembali masa mudanya. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan. Ali pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (BPBK), sebelum berubah nomenklatur menjadi Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD). Ia juga pernah menjadi Kepala Dinas Kebersihan, sebelum nama dinasnya berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Serta pernah menjabat sebagai Kepala bagian Humas Pemkot Balikpapan. "Saya pensiun di tahun 2012. Alhamdulillah sekarang dipercaya konstituen sebagai wakil rakyat di zaman Pak Rahmad Mas'ud ini. Di mana pun kita tetap bisa mengabdi untuk negara," tutupnya. (*)   Pewarta: Ryan Amanta

Sumber: