Tawaran Kerja Sama Australia, Bantu Sanitasi di Desa Loa Duri

Richard Mathews Konsul Jenderal Australia (tengah) menyampaikan program untuk dikerjasamakan dengan pemerintah Indonesia. (Michael/Disway Kaltim) =============

Samarinda, DiswayKaltim.com - Pemerintah Australia bertandang ke Kaltim. Berencana tawarkan proyek kerja sama. Saat ini kerja sama tersebut sedang diperbaharui.

Beberapa kerja sama yang dijalin dengan Kaltim di antaranya membangun sanitasi di Desa Loa Duri, Kukar.

"Di Loa Duri supaya bisa dapat sanitasi. Kemudian jalan. Kami tidak bangun sendiri. Kami berikan asistensi kepada pemerintah untuk kerja sama," terang Konsul Jenderal Australia Richard Mathews.

Itu hanya salah satunya. Program kerja sama dengan pemerintah. Richard melanjutkan secara makro program itu adalah bagian dari kerja sama pemerintah Indonesia dengan Australia sejak tujuh tahun lalu. Saat ini perjanjian kerja sama itu sedang diratifikasi. Atau ditinjau ulang.

Ada banyak keuntungan jika perjanjian itu diratifikasi. Terlebih disetujui.

"Semua barang dari Indonesia bisa bebas tarif sampai 0 secara langsung," tambahnya.

Investasi lain adalah bidang agraria diantaranya adalah impor gandum. Komoditas pertanian yang tidak bisa dihasilkan di Indonsia. Indonesia termasuk produsen dan pengekspor mi instan terbesar. Bahan bakunya adalah tepung. Harapannya pemerintah Indonesia siap mengimpor gandum dari Australia demi memenuhi kebutuhan itu.

Kemudian bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Australia siap memberikan pelayanan maksimal. Termasuk berinvestasi di beberapa rumah sakit.

Sama halnya pendidikan. Pemerintah Australia juga tawarkan pendidikan murah.

"Daripada ke Eropa atau Amerika, kenapa tidak ke tetangga sendiri," tutur Richard bercanda.

Australia juga bersedia memberikan pelatihan kejuruan. Misalnya mengajarkan teknologi tertentu kepada tenaga kerja Indonesia. Manfaatnya bisa dirasakan kedua negara. Masyarakat mendapatkan skill. Tenaga dari Australia bisa berbagi pengetahuan. Ekonomi dan pemerintahan pun termasuk.

"Kami punya ahli ekonomi yang bisa bantu agar investasi bisa masuk ke Indonesia," tuturnya lagi.

Saat ini, pemerintah Indonesia alami defisit keuangan hingga 1,5 Miliar Dollar Amerika. Uang itu banyak tersedot untuk bangun infrastuktur.

"Banyak infrastruktur dibangun tapi masih belum cukup. Itu jadi sasaran program kami," imbuhnya.

Ratifikasi perjanjian sendiri bisa memakan waktu setahun. Katanya itu biasa. Poin dalam perjanjian sebenarnya sudah disepakati kedua belah pihak. Tinggal persetujuan DPR RI. Khususnya Komisi VI DPR RI.

Mandeknya proses penandatanganan karena komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI belum terbentuk.

"Kami belum tahu apakah itu bisa cepat atau tidak," tegas Richard. (boy/dah)

Sumber: