Bapemperda DPRD Kukar Godok Wacana BUMD Sektor Perbankan

Kukar, Nomorsatukaltim.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menggodok kemungkinan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang konsen mengurus permasalahan pemberdayaan masyarakat. Agar sejalan dengan visi dan misi Bupati Kukar saat ini untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, bantuan UMKM dan lainnya.

"Jadi kita godok bagaimana caranya ada BUMD yang mengurusi pemberdayaan masyarakat. Misalnya ada kita tinjau Bank BPR BePeDe Kutai Sejahtera yang kita harap ini bisa menjadi BUMD. Jangan menjadi anak perusahaan," terang Ketua Bapemperda DPRD Kukar Ahmad Yani. Ia berpandangan, jika BPR BePeDe Kutai Sejahtera hanya menjadi anak perusahaan berarti masih bagian dari Bankaltimtara, sedangkan pemegang saham Bankaltimtara adalah pemerintah daerah di Kaltim dan Kaltara sehingga jangkauannya tidak bisa fokus. Oleh karenanya, Bapemperda DPRD Kukar pun meminta agar Bank BPR BePeDe Kutai Sejahtera bisa diambil alih oleh pemerintah daerah. Sehingga bisa ditingkatkan menjadi BUMD baru. Maka lanjutnya, pemberdayaan masyarakat dan program-program pemerintah bisa dilekatkan di Bank BPR BePeDe Kutai Sejahtera dan tidak harus di Bankaltimtara yang jangkauannya cukup luas, sehingga tidak fokus mengurusi kepentingan terkhusus Kukar. “Oleh karena itu kita ingin Bank tersebut menjadi BUMD.” Tak hanya itu, Ahmad Yani menjelaskan, selain Bank BPR BePeDe Kutai Sejahtera, kabupaten ini juga memiliki badan usaha sejenis di Kecamatan Kota Bangun. Namanya Bank BPR Ingertad. Dengan melihat progres yang dilakukan bank tersebut, menjadi salah satu bank yang juga sangat baik jika diambil alih oleh Pemkab Kukar. Sehingga bisa menyentuh langsung ke masyarakat yang ada di desa-desa dan di pelosok. Tentunya melalui program perbankan itu sendiri. "Maka kita butuhkan BUMD terkait dengan program pemberdayaan masyarakat. Karena selama ini di Kukar tidak ada BUMD terkait dengan perbankan, maka ini sangat pas apalagi ini sesuai visi dan misi Bupati Kukar yang harus diterjemahkan lewat perbankan karena ini yang paling penting," pungkas politisi PDIP tersebut. (ADV/mrf/yos)

Sumber: