Pelni Setop Pelayaran

Balikpapan, Nomorsatukaltim.com - Dua dari tiga armada milik Pelni, dipastikan tidak akan berlayar pada saat pelarangan mudik mulai 6 sampai 17 Mei, mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Cabang Pelni Balikpapan Purwadi, saat ditemui, Selasa (27/4). "Terkait kebijakan larangan mudik kami sangat tunduk pada kebijakan pemerintah itu," ujarnya.

Selama ini ada tiga armada yang singgah di Pelabuhan Internasional Semayang Bakikpapan. Antara lain KM Bukit Siguntang, KM Lambelu dan KM Labobar. Selama larangan mudik itu, hanya KM Labobar yang masih beroperasi untuk menjamin distribusi pasokan logistik yang harus tetap berjalan selama masa pandemi. "Kalau secara keseluruhan (nasional) Pelni punya 26 armada. Sembilan di antaranya bisa beroperasi selama larangan mudik, khusus untuk mengangkut logistik. Kebetulan yang singgah di Balikpapan ya KM Labobar," katanya. Ia bercerita bahwa dua armada yang selama ini hilir mudik di Pelabuhan Semayang bertambat mulai 5 Mei. Misalnya KM Bukit Siguntang akan di tambat di Nunukan, Kalimantan Utara. Sedangkan posisi KM Lambelu akan berlabuh di Baubau, Sulawesi Tenggara. Sementara pada hari yang sama, KM Labobar bertambat di Surabaya untuk kemudian kembali lagi ke Pelabuhan Semayang untuk mengantarkan logistik berupa bahan pangan dan barang-barang. "Artinya kalau saudara kita mau mudik, itu yang enggak ada armadanya, bahkan pihak swasta juga sama. Tidak ada yang melayani perjalanan selama larangan mudik," terangnya. Ia menyebut aturan larangan mudik tahun ini cukup ketat. Namun pihaknya juga masih membuka layanan bepergian nonmudik. Yakni pengecualian bagi aparatur sipil negara (ASN), aparat Polri dan TNI yang sedang bertugas. Itu pun harus sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) yang dilegalisir satgas COVID-19 daerah asalnya. "Misalnya ada yang sakit, atau khusus untuk TNI dan Polri yang harus bertugas di luar daerah kita tetap dilayani tapi tetap di bawah rekomendasi satgas," tukasnya. Ia menyebut larangan mudik 2021 berbeda dengan larangan mudik tahun lalu. Jika sebelumnya menitikberatkan larangan pada pelaku perjalanan. Kini yang dilarang beroperasi adalah armadanya. Sehingga bisa dipastikan jumlah pelaku perjalanan menurun cukup signifikan. "Tapi untuk jadwal ulang keberangkatan bisa kita layani. Misalnya ada yang tidak jadi berangkat tanggal 28 Mei, bisa kita undur. Kalau refund tergantung orangnya. Kita bisa layani juga," urainya. Sejak Satgas COVID-19 Nasional menerbitkan adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13/2021, maka terhitung sejak 22 April, pihaknya sudah tidak melayani pembelian tiket via daring. Sehingga tiket tidak lagi bisa dibeli melalui website resmi Pelni maupun pembelian lewat aplikasi pihak ketiga serta mitra kerja travel. Kini penjualan tiket disentralisasikan di kantor cabang. "Agar jangan sampai orang membeli tiket, tiba-tiba armadanya enggak ada. Makanya kita berkoordinasi dengan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi untuk sosialisasi ke pekerja kelapa sawit dan pekerja tambang," katanya. Di dalam adendum itu, lanjutnya, juga ada perubahan tentang masa berlaku dokumen pendukung protokol kesehatan (prokes). Di mana dokumen negatif antigen, PCR maupun GeNose C19 kini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Bukan 3 kali 24 jam lagi. "Bisa dikatakan masyarakat ini sedikit dipersulit supaya tidak ada yang mudik. Sesuai harapan pemerintah agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 sehingga akhirnya kita kesulitan dalam menangani pandemi," katanya. Menurutnya, penurunan jumlah pelaku perjalanan moda transportasi laut sudah terjadi sejak awal pandemi. Ia menuturkan, pada 2019 lalu, Pelni pernah mencatat jumlah penumpang bisa mencapai sekitar 60 ribu orang dalam sekali momen lebaran. Kala itu, semua ruas-ruas perjalanan, yakni istilah untuk menyebut pembagian tujuan pelayaran terisi penuh. Seperti tujuan Pulau Jawa, Pare-Pare dan daerah paling ujung di selatan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, selama dua tahun belakangan terjadi penurunan yang sangat signifikan. "Di tahun 2020 itu malah enggak ada sama sekali penumpangnya, karena ada larangan mudik. Tapi di tahun ini sepertinya ada, tapi (dipastikan) kurang dari 10 ribu per deck session," tukasnya. Secara hitungan ekonomi, kata dia, tentu Pelni mengalami kerugian. Namun dia mengaku pihaknya belum membahas tentang penurunan pendapatan secara detail, lantaran fokus terhadap pelayanan. "Perlu saya sampaikan perusahaan ini milik negara. Ini adalah tugas negara untuk menghubungkan perjalanan jalur laut," katanya. Ia mengakui selama pandemi, penurunan jumlah penumpang terus terjadi. Berkaca dari pengalamannya, Purwadi menyebut jika kapal-kapal yang singgah di Balikpapan, punya kemampuan mengangkut penumpang dengan kapasitas lebih dari 2.300 orang. Namun yang terjadi, kadang jumlah penumpangnya sekali jalan hanya mengangkut 300 sampai 500 orang saja. "Kemarin, yang menuju Tarakan hanya 8 orang. Tapi tetap kita layani. Walaupun penumpangnya cuma satu orang. Kapal tetap datang dan tetap berangkat on time. Karena kita sekarang multiport, jadi kalau ada yang terlambat maka akan memengaruhi jadwal di pelabuhan selanjutnya," imbuhnya. (ryn/eny)

Sumber: